JATIMTIMES - Maraknya informasi hoaks di media sosial membuat Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, angkat bicara. Ia secara tegas meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Malang untuk tidak pasif dan mulai aktif menyebarkan informasi resmi melalui akun media sosial masing-masing.
Langkah ini dinilai penting sebagai benteng awal untuk melawan banjir hoaks yang kerap beredar bebas dan berpotensi menyesatkan masyarakat. Wahyu menilai, hingga kini masih banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum optimal memanfaatkan media sosial, baik akun pribadi maupun institusi, untuk menyampaikan capaian, penghargaan, hingga pengumuman resmi pemerintah.
Baca Juga : Pimpin Apel Pagi, Ini Pesan Penting Gus Qowim Untuk OPD
“Ini sebenarnya untuk mencegah berita-berita yang hoaks. Kalau wartawan kan sudah ada uji kompetensi, sehingga layak memberitakan di media arus utama. Tapi di media sosial, tidak ada aturan kompetensi seperti itu,” ujar Wahyu, Senin (19/1/2026).
Menurutnya, keaktifan ASN dan OPD di media sosial dapat menjadi penyeimbang di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap tak jelas sumber dan kebenarannya. Ia menegaskan, masyarakat perlu lebih banyak disuguhi informasi yang valid, faktual, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Wahyu juga menyoroti tingginya konsumsi masyarakat terhadap media sosial tertentu, yang sayangnya sering kali dipenuhi konten tak bertanggung jawab. Kondisi tersebut berbeda dengan media mainstream yang terikat kode etik dan standar jurnalistik.
“Kalau hanya mengandalkan media sosial Pemkot Malang saja, kadang tidak sampai ke bawah. Tapi lewat story Instagram atau status WhatsApp ASN, informasi yang benar bisa terbaca sampai ke lapisan masyarakat paling bawah,” jelasnya.
Ia menekankan, aktivitas tersebut bukan bertujuan untuk pencitraan atau promosi pribadi. Keaktifan ASN di media sosial dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab dalam menyampaikan informasi publik yang benar.
Terkait teknis penyampaian konten, Wahyu memastikan Pemkot Malang akan menyiapkan panduan. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) akan dilibatkan untuk memberikan pemahaman agar informasi yang dibagikan tetap sesuai koridor dan mudah dipahami masyarakat.
Baca Juga : Profil Wali Kota Madiun Maidi: Dari Birokrat Senior hingga Terseret OTT KPK
Selain menangkal hoaks, langkah ini juga disebut sebagai respons atas maraknya kasus penipuan yang mengatasnamakan wali kota, wakil wali kota, hingga pejabat Pemkot Malang lainnya. Penyebaran informasi resmi secara masif dinilai mampu membantu masyarakat membedakan informasi valid dan yang patut dicurigai.
Untuk pengawasan, Wahyu memastikan mekanisme dilakukan secara berjenjang. Sekretaris Daerah (Sekda) akan melakukan pengecekan ke kepala OPD, lalu diteruskan hingga ke jajaran paling bawah.
“Nanti berjenjang. Pak Sekda cek ke kepala OPD, lalu kepala OPD ke bawahannya dan seterusnya,” pungkas Wahyu.
