MALANGTIMES - Angka golongan putih (golput) atau warga yang tidak menggunakan hak suara dalam pemilihan umum di Kota Malang masih cukup tinggi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang pun mengambil langkah strategis, di antaranya dengan menunjuk 55 Relawan Demokrasi untuk melakukan kampanye anti golput pada masyarakat.
Berdasarkan rekapitulasi Pilkada Kota Malang 2018 lalu, partisipasi pemilih di kota pendidikan ini baru menyentuh 65 persen. Secara longgar, bisa diartikan angka golput-nya mencapai 35 persen.
"Prinsip dasar dibentuknya relawan demokrasi adalah bagian dari strategi secara nasional untuk meningkatkan partisipasi pemilih di dalam Pemilu 2019," ujar Ketua KPU Kota Malang Zaenudin.
Hari ini (22/1/2019) KPU Kota Malang mengukuhkan 55 orang Relawan Demokrasi. Keberadaan relawan demokrasi ini diharapkan dapat membantu untuk menekan angka golput dalam Pemilu 2019.
Apalagi pada Pemilu 17 April mendatang, ditargetkan jumlah partisipasi pemilih mencapai 75 persen.
Zaenudin menyebut, partisipasi pemilih di Kota Malang pada Pemilu 2014 masih di kisaran 68 persen. Selain untuk meningkatkan partisipasi pemilih, keberadaan relawan demokrasi ini demi membangkitkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu.
"Sehingga nanti kualitas pesta demokrasi sesuai harapan kita bersama. Relawan demokrasi ini bagian dari masyarakat untuk bisa bahu-membahu agar pemilu bisa berjalan lancar, aman dan damai," ujarnya.
Sebanyak 55 Relawan Demokrasi di Kota Malang ini merupakan hasil penjaringan dari 105 orang yang mendaftar.
Sebelum dikukuhkan, calon relawan ini harus menjalani rangkaian tes pengetahuan tentang pemilu.
"Dari 55 orang yang terpilih, 80 persen di antaranya adalah anak-anak muda atau generasi milenial," tuturnya.
Namun konsep Relawan Demokrasi pada Pemilu kali ini berbeda dengan Pemilu 2014 lalu. Sebab Relawan Demokrasi ini memiliki segmentasi atau sasaran sosialisasi yang lebih bervariasi.
Setidaknya ada 10 segmen sosialisasi. Di antaranya kelompok disabilitas, kelompok marginal, pemilih pemula, generasi muda, kalangan keagamaan, kalangan perempuan, netizen, dan segmen lainnya.
"Segmen ini yang kami coba angkat. Selain itu, relawan ini juga harus paham teknis penyelenggaraan pemilu, kode etik relawan demokrasi, pengetahuan umum tentang pemilu, dan komunikasi politik," pungkasnya.
