JATIMTIMES – Dunia kerja tidak lagi memberi ruang bagi lulusan yang datang hanya dengan ijazah. Tanpa penguasaan keterampilan berbasis artificial intelligence (AI), pintu perusahaan kini perlahan tertutup.
Pesan keras itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan RI Prof Yassierli ST MT PhD dalam Sidang Pleno Terbuka Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya (UB), Senin (5/1/2026), bertepatan dengan puncak Dies Natalis Ke-63 UB.
Baca Juga : Hampir Kalah dan Ricuh, Persema Ditahan Imbang Perseta Tulungagung di Stadion Gajayana
“Dari survei terbaru, sebanyak 69 persen pimpinan perusahaan di Indonesia menyatakan tidak akan merekrut kandidat yang tidak memiliki keterampilan AI,” ucap Yassierli di hadapan sivitas akademika UB.
Yassierli menjelaskan, pasar kerja saat ini paling agresif memburu talenta bidang-bidang strategis berbasis AI, seperti AI engineer yang merancang dan mengembangkan sistem kecerdasan buatan, machine learning engineer yang melatih dan mengoptimalkan model pembelajaran mesin, Data engineer yang membangun infrastruktur pengolahan data berskala besar.
Kemudian ada head of analytics yang mengarahkan strategi berbasis data di tingkat manajerial, serta analytic specialist yang menerjemahkan data menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis. Penguasaan keahlian-keahlian tersebut, menurutnya, kini menjadi pembeda utama antara lulusan yang langsung dilirik industri dan mereka yang tersisih sejak tahap awal rekrutmen.
Menurut menaker, pernyataan soal 69 persen leader perusahaan itu bukan ancaman, melainkan cerminan realitas pasar kerja yang telah berubah secara struktural. AI tidak lagi diposisikan sebagai keahlian tambahan, melainkan sebagai prasyarat dasar bagi banyak posisi kerja, lintas sektor dan lintas level.
“Hari ini kita sedang menyaksikan perubahan cara perusahaan memilih tenaga kerja. Bukan lagi siapa yang paling tinggi gelarnya, tetapi siapa yang paling siap dengan skill yang relevan,” ujarnya.
Yassierli menjelaskan, pergeseran ini dipicu oleh disrupsi besar yang terjadi secara bersamaan: percepatan AI dan digitalisasi, transisi menuju ekonomi hijau, serta perubahan demografi global. Kombinasi ketiganya mendorong perusahaan untuk mencari talenta yang adaptif, cepat belajar, dan mampu bekerja berdampingan dengan teknologi.
Namun, kesiapan lulusan perguruan tinggi Indonesia, menurutnya, masih menghadapi tantangan serius. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS Februari 2025 menunjukkan tingkat pengangguran justru relatif tinggi di kelompok terdidik. Lulusan perguruan tinggi tercatat mencapai lebih dari satu juta orang yang belum terserap pasar kerja.
“Ini bukan karena lapangan kerja tidak ada, tetapi karena kompetensi yang dibawa lulusan belum sepenuhnya sesuai dengan yang dibutuhkan industri,” kata Yassierli.
Ia menegaskan bahwa banyak perusahaan kini secara eksplisit menyaring pelamar berdasarkan kemampuan digital dan AI sejak tahap awal rekrutmen. Kandidat yang tidak memenuhi kualifikasi tersebut bahkan tidak sampai pada tahap wawancara. “AI sekarang menjadi baseline. Tanpa itu, CV bisa langsung gugur,” ujarnya lugas.
Meski demikian, Yassierli menekankan bahwa AI bukan berarti menghapus peran manusia. Teknologi justru menggeser jenis pekerjaan. Tugas-tugas rutin dan berulang akan semakin banyak diambil alih mesin, sementara manusia dituntut naik kelas ke peran yang membutuhkan nalar, empati, dan pengambilan keputusan.
Baca Juga : SNBP 2026 Dimulai, Ini Cara Membuat Akun SNPMB yang Wajib Diketahui Siswa
“Tidak semua pekerjaan akan digantikan AI. Justru akan lahir pekerjaan-pekerjaan baru yang membutuhkan kombinasi antara kemampuan digital dan human skills,” jelasnya.
Ia menambahkan, delapan dari sebelas keterampilan inti yang dibutuhkan dunia kerja pada 2030 merupakan keterampilan manusia, seperti kreativitas, kepemimpinan, kemampuan bekerja sama, dan rasa ingin tahu. Namun, keterampilan tersebut tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan literasi teknologi.
“Human skills penting, tapi tanpa pemahaman teknologi, itu tidak cukup untuk bertahan,” tegasnya.
Dalam konteks ini, Yassierli menilai perguruan tinggi memegang peran kunci. Kampus tidak bisa lagi berfungsi sebagai pabrik ijazah, melainkan harus menjadi ruang pembentukan talenta yang siap kerja dan siap berubah.
“Lulusan harus datang ke dunia kerja dengan kompetensi yang terukur, bukan hanya dengan klaim. Portofolio, sertifikasi, dan micro-credential itu sekarang yang dilihat industri,” katanya.
Ia juga menyinggung program magang nasional Kementerian Ketenagakerjaan yang menargetkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi untuk mendapatkan pengalaman kerja langsung selama enam bulan. Program ini, menurutnya, menjadi jembatan awal agar lulusan memahami ekspektasi dunia kerja yang sesungguhnya.
“Magang bukan jaminan langsung diterima perusahaan, tetapi kalau kinerjanya baik, peluang itu terbuka. Dunia kerja sangat merit-based,” ujarnya.
