JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyiapkan jurus baru untuk menekan angka kemiskinan pada 2026 mendatang. Kuncinya bukan sekadar program, melainkan pemantapan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) agar intervensi tepat sasaran dan semakin holistik.
Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, mengatakan bahwa tahun 2026 masih akan difokuskan pada penguatan data. Hal ini seiring DTSEN yang baru mulai bergulir pada 2025 lalu.
Baca Juga : Sekda Budiar Dorong LP Ma'arif NU Perluas Layanan Pendidikan di Kabupaten Malang
“Rencana 2026 kami tetap terkait data. DTSEN ini kan baru berjalan, jadi kami memantapkan data yang sebenarnya sekarang sudah jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ujar Donny.
Menurutnya, data yang semakin mutakhir akan membuat penanganan kemiskinan di Kota Malang jauh lebih komprehensif. Tidak lagi parsial, tetapi terintegrasi lintas perangkat daerah.
“Harapannya, saat menangani kemiskinan, kita bisa lebih menyeluruh. Bukan hanya di Dinsos P3AP2KB, tapi juga berkolaborasi dengan Bappeda dan dinas-dinas lainnya,” tegasnya.
Donny menjelaskan, kolaborasi lintas OPD menjadi penting karena seluruh perangkat daerah juga membutuhkan data yang sama. Dengan begitu, intervensi yang dilakukan masing-masing dinas tidak tumpang tindih dan benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
“Data yang kami sajikan ke dinas-dinas terkait harus satu pintu dan sesuai. Kalau datanya sama, penanganan kemiskinan di Kota Malang akan jauh lebih holistik,” imbuhnya.
Berdasarkan data terakhir, angka kemiskinan di Kota Malang berada di kisaran 3,87 persen atau sekitar 34 ribu jiwa. Angka tersebut disebut hampir identik dengan kelompok desil 1, yakni kategori kemiskinan ekstrem dalam DTSEN.
“Sekitar 34 ribu itu hampir sama dengan desil 1. Desil 1 itu kemiskinan ekstrem, desil 2 miskin, lalu desil 3, 4, dan 5 itu rentan,” jelas Donny.
Baca Juga : Anggaran Tergerus Efisiensi, Pengadaan Truk Pengangkut Sampah Andalkan CSR
Untuk intervensi, Pemkot Malang memprioritaskan warga pada desil 1 hingga desil 4, dengan fokus utama pada kemiskinan ekstrem di desil 1. Kelompok ini rata-rata memiliki pengeluaran sekitar Rp600 ribuan per bulan, meski angka pastinya masih menunggu verifikasi lanjutan.
Kabar baiknya, tren kemiskinan di Kota Malang terus menunjukkan penurunan dalam lima tahun terakhir. Dari sebelumnya 4,95 persen, kini berhasil ditekan hingga 3,87 persen.
“Lima tahun terakhir ini turun terus. Ditekan terus,” ungkap Donny.
Untuk target tahun ini, Pemkot Malang masih menunggu hasil perhitungan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Namun secara prinsip, Pemkot menargetkan seluruh warga dengan masalah kesejahteraan sosial bisa mendapatkan intervensi.
“Target kami jelas, semua masyarakat Kota Malang yang memiliki masalah kesejahteraan sosial bisa kita tangani dan kita beri intervensi,” pungkasnya.
