JATIMTIMES — Menanggapi keluhan masyarakat terkait kepadatan antrean kendaraan menuju kapal di Pelabuhan Tanjungwangi, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Kabupaten Banyuwangi didampingi kepala Dinas Perhubungan melakukan inspeksi mendadak (sidak) Senin (01/12/25), .
Dalam agenda turun lapangan tersebut, ketua dan anggota Komisi IV melihat langsung lalu lintas kendaraan, sistem parkir, dan pembelian tiket yang selama ini dinilai menjadi penyebab penumpukan.
Baca Juga : Lilik DPRD Jatim Gencarkan Pendampingan UMKM untuk Perkuat Legalitas Usaha
Sidak dilakukan para wakil rakyat menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang merasa dirugikan dampak kemacetan di jalur lalu lintas jalan nasional Banyuwangi–Situbondo.
Menurut General Manager Pelindo Tanjungwangi Eko Budi, kapasitas lapangan parkir yang ada sebenarnya cukup memadai. Pihaknya memastikan area pelabuhan mampu menampung hingga 25 kapal untuk rute Tanjungwangi–Gilimas, Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB).
Namun, dia mengakui persoalan kerap muncul akibat sistem ticketing dan penerapan nomor antrean (kitir), yang menyebabkan kendaraan harus menunggu lebih lama di luar area pelabuhan meski telah membeli tiket.
"Idealnya, setelah pembelian tiket, kendaraan langsung masuk ke area parkir. Tapi karena sistem kitir, kedatangan kendaraan tidak sesuai urutan, sehingga terjadi penumpukan," jelas Eko.
Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo menyatakan keprihatinannya atas pengaturan alur pelayanan Pelabuhan Tanjungwangi dan harus segera dievaluasi agar tidak terus mengganggu arus transportasi utama.
Baca Juga : Hadiri Road Show Klinik Investasi Keliling (KLIK), Ini Pesan Ketua DPRD Magetan
"Kami mendorong segera dilakukan hearing yang melibatkan seluruh pihak terkait. Masalah antrean, parkir, dan tiket harus diperbaiki agar pelayanan pelabuhan lebih tertata," tegasnya.
Sidak tersebut menjadi langkah awal untuk merumuskan solusi yang lebih efektif agar operasional pelabuhan berjalan lancar, terutama menjelang peningkatan mobilitas logistik dan penumpang.
