JATIMTIMES - Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur (Jatim) atau Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) berupaya memperkuat sinergi dengan insan pers dalam mendukung publikasi program strategis pemerintah, khususnya percepatan penurunan stunting dan penguatan keluarga di setiap wilayah .
Prevelensi stunting atau persentase anak balita yang mengalami stunting atau gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, yang menjadi indikator masalah gizi di suatu wilayah. Saat ini, angka prevalensi stunting tahun 2024 masuk kategori terbaik kedua setelah pulau Bali dengan persentase total 14,7 persen.
Baca Juga : Komisi B DPRD Jatim Jelaskan Poin-Poin Penting Raperda Kehutanan
Plh. Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Sukamto, menyampaikan apresiasi atas kehadiran media dalam kegiatan tersebut. Ia berharap kerja sama ini tidak berhenti pada satu pertemuan saja, namun berlanjut melalui komunikasi dan agenda bersama ke depan.
"Dengan dukungan teman-teman media, masyarakat akan semakin memahami pentingnya pencegahan stunting. Karena stunting ini lebih baik dicegah daripada diobati," ungkap Sukamto (Kamis 27/11/2025).
Selain fokus pada penurunan angka stunting, BKKBN juga menyiapkan berbagai program strategis seperti Gati, Genting, Kendiri, Tamasya, Sidaya, serta pemanfaatan aplikasi Super App sebagai bentuk inovasi layanan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi.
Sukamto juga menambahkan adanya perubahan besar dalam struktur kelembagaan BKKBN yang mulai berlaku pada tahun 2026. Jika sebelumnya berstatus badan, kini BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
"Perubahan ini bukan sekadar nama, namun kami berupaya memperluas mandat dan indikator capaian. Ada program quick win baru yang harus direalisasikan. Tentunya kami di daerah memiliki tugas untuk mendukung capaiannya," imbuhnya.
Tak hanya itu, dalam forum tersebut Sukamto juga menyoroti dukungan BKKBN terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak baduta non-PAUD.
Baca Juga : Usulan Perluasan Lahan TPU di Sumberejo Disetujui, Wali Kota Batu Jamin Pastikan Kebutuhan Dasar
“Kami mendukung penuh program MBG melalui tim pendamping keluarga. Program ini sudah berjalan di 2025 dan akan terus ditingkatkan hingga 2026 mendatang,” jelasnya.
Sementara, mengenai distribusi program di Jawa Timur, ia menjelaskan bahwa pelaksanaannya sudah mulai berjalan meskipun belum dalam skala besar. Saat ini masih dilakukan pelatihan pendamping keluarga karena masih diperlukan penyelarasan teknis serta bertahap di beberapa wilayah mengingat angka dispensasi kawin tahun 2024 di Jatim masih 8753 kasus.
"Melalui kegiatan ini, BKKBN berharap informasi terkait pembangunan keluarga dan pencegahan stunting dapat tersampaikan lebih luas kepada masyarakat, sehingga meningkatkan partisipasi publik dalam mendukung program pemerintah," tutup Sukamto.
