JATIMTIMES – Pemerintah Kota Blitar menegaskan komitmen memperkuat tata kelola data pembangunan melalui pelaksanaan Forum Satu Data Kota Blitar yang digelar pada Selasa pagi, 18 November 2025, di Ruang Sasana Praja Kantor Wali Kota Blitar. Forum yang dibuka langsung oleh Wali Kota Blitar, H. Syauqul Muhibbin yang akrab disapa Mas Ibin, ini dihadiri perangkat daerah, lembaga vertikal, serta para produsen dan pengelola data dari seluruh OPD.

Acara ini menjadi ruang koordinasi strategis untuk menyatukan standar, format, dan interoperabilitas data antarlembaga. Kepala Bapperinda Kota Blitar, Tri Iman Prasetyono, dalam laporannya menyebut bahwa forum tersebut bertujuan mengevaluasi kualitas data pembangunan agar tetap akurat, akuntabel, mutakhir, dan mudah diakses publik. Ia menyampaikan bahwa data yang baik merupakan syarat mutlak bagi perencanaan yang solid.

Baca Juga : Kontingen Dinkes Kota Kediri Turut Meriahkan Dhoho Night Carnival 2025

Tri Iman menambahkan bahwa Forum Satu Data menjadi ruang konsolidasi antara produsen data, wali data, serta wali data pendukung. “Tugas kami adalah mengoordinasikan kebutuhan data lintas sektor agar setiap perencanaan pembangunan berbasis pada data. Semua OPD harus mengubah cara lama dan mulai memastikan setiap program berangkat dari kebutuhan riil yang terukur,” ujarnya. Ia mencontohkan perencanaan pelatihan masyarakat yang harus disusun berdasarkan by name by address, bukan sekadar estimasi kasar, demi memastikan efektivitas sasaran.

Menurutnya, Digitalisasi turut memperkuat mekanisme pengelolaan data pemerintah. Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), termasuk fitur e-Wali Data yang mewajibkan setiap OPD mengunggah data sektoral secara berkala. “Ketika data sudah terisi lengkap di SIPD, maka seluruh proses perencanaan langsung otomatis terlihat dasarnya. Misalnya data ruas jalan, tanggal pemeliharaan, hingga masa usia jalan. Dengan data lengkap, pemeliharaan tidak lagi berdasar perkiraan, tetapi hitungan teknis yang jelas,” kata Tri Iman. 

Forum Strategis, Bukan Seremonial

Dalam sambutannya, Wali Kota Blitar Mas Ibin menekankan bahwa Forum Satu Data bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan wujud komitmen bersama untuk memperbaiki fondasi pembangunan daerah. Ia menyebut data sebagai aset paling berharga di era digital, di mana kebijakan publik harus diambil berdasarkan bukti atau evidence based policy, bukan asumsi.

Wali kota mengingatkan bahwa masih sering terjadi ketidaksinkronan data antar-OPD, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan, hingga kemiskinan. Perbedaan angka pada objek yang sama, ucapnya, menimbulkan risiko ketidaktepatan sasaran program, inefisiensi anggaran, dan lambatnya pengambilan keputusan.

“Ketidakterpaduan data berpotensi menghambat efektivitas kebijakan. Karena itu, kita harus bergerak bersama menghilangkan ego sektoral,” ujar Mas Ibin. Ia menegaskan bahwa seluruh produsen data, wali data pada Dinas Kominfo, serta wali data pendukung harus bekerja lebih intensif agar budaya baru keterbukaan data dapat menjadi standar kerja seluruh aparatur Pemkot Blitar.

Di hadapan para pejabat OPD, camat, lurah, dan perwakilan lembaga vertikal seperti Kemendagri, BPS, serta DPRD, Mas Ibin menegaskan pentingnya Kota Blitar menerapkan prinsip Satu Data Indonesia sesuai amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019.

“Forum ini adalah komitmen kolektif. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan di Kota Blitar diarahkan oleh data yang akurat, terstruktur, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Data sebagai Fondasi Pembangunan

Wali kota menguraikan empat manfaat utama tata kelola data yang baik. Pertama, perencanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran karena didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat. Kedua, data yang valid memungkinkan proses monitoring dan evaluasi berjalan objektif sehingga koreksi kebijakan dapat dilakukan secara presisi.

Ketiga, data terstruktur memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik. Menurut Mas Ibin, masyarakat berhak mengetahui dasar setiap kebijakan pemerintah, dan keterbukaan data menjadi jembatan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Keempat, integrasi data memperkuat kolaborasi antarlembaga, mulai dari OPD hingga lembaga vertikal.

Baca Juga : Tarif Listrik PLN Tetap hingga Akhir 2025, Ini Penjelasan ESDM dan Daftar Tarif Lengkap

Ia menegaskan bahwa Kota Blitar memiliki peluang besar untuk memperbaiki tata kelola data sesuai standar nasional. “Kita harus memastikan tidak ada lagi data yang tumpang tindih, tidak sinkron, atau tidak terstruktur. Kesalahan data membawa risiko pada kebijakan yang kurang optimal,” tuturnya.

Membangun Budaya Data

Mas Ibin mengingatkan seluruh OPD agar mulai bertransformasi dari sekadar penghasil laporan menjadi produsen data berkualitas. Menurutnya, perubahan budaya kerja menjadi kebutuhan mendesak karena perkembangan teknologi menuntut pemerintah bereaksi cepat dan akurat.

“Saya menginstruksikan seluruh OPD untuk memperkuat koordinasi demi menciptakan sistem data yang terintegrasi dan terpercaya. Tidak ada lagi data yang disimpan sendiri-sendiri. Pemerintah harus satu frekuensi,” tegasnya.

Forum Satu Data ini juga memuat penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Daftar Data Kota Blitar 2026, yang menjadi landasan teknis untuk sinkronisasi data seluruh OPD pada tahun anggaran berikutnya.

Acara ini menghadirkan empat narasumber, yaitu Kemendagri yang memaparkan sinergi Sistem Informasi Pemerintahan Dalam Negeri dengan portal nasional Satu Data Indonesia, DPRD Kota Blitar yang menyoroti dukungan legislatif, BPS yang menjelaskan urgensi data dalam perencanaan pembangunan, serta Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Hakim Sisworo yang memaparkan peran Wali Data dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di daerah.

Mengakhiri sambutannya, Mas Ibin secara resmi membuka Forum Satu Data Kota Blitar Tahun 2025. Ia berharap konsolidasi lintas sektor ini dapat menghasilkan sistem data yang lebih solid, terstandar, dan responsif terhadap dinamika pembangunan daerah.

“Semoga forum ini memperkuat koordinasi dan menghadirkan tata kelola data yang semakin berkualitas,” ucapnya.

Forum berlangsung hingga siang hari dengan sesi diskusi teknis, penyampaian rekomendasi, serta komitmen bersama untuk memperkuat integrasi data pemerintah kota demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan Kota Blitar.