JATIMTIMES — Sinergi antara lembaga perbankan dan aparat penegak hukum kembali diperkuat. Rabu 15 Oktober 2025, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) Kantor Cabang Blitar resmi menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri Blitar.
Kerja sama ini mencakup bidang perdata dan tata usaha negara (datun), menegaskan komitmen kedua lembaga untuk memperkuat tata kelola hukum di sektor keuangan daerah.
Kegiatan berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Blitar, ditandai dengan penandatanganan naskah kerja sama antara Pemimpin Cabang Bank Jatim Blitar Five Seodisa Adha Purnama Hidayat dan Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Baringin SH MH. Acara yang berlangsung khidmat itu turut dihadiri para pejabat struktural Kejari Blitar serta jajaran manajemen Bank Jatim Cabang Blitar.
Fondasi Sinergi: Dari MoU Tingkat Provinsi ke Aksi Nyata di Daerah
Dalam sambutannya, Pemimpin Cabang Bank Jatim BlitarnFive Seodisa Adha Purnama Hidayat menyampaikan bahwa penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari perpanjangan kerja sama antara kantor pusat Bank Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang dilakukan pada 22 September 2025. Menurut dia, perjanjian tingkat provinsi tersebut kini diterjemahkan secara operasional di tingkat daerah agar manfaatnya bisa langsung dirasakan di lapangan.
“Kerja sama ini penting bagi kami karena peran Kejaksaan sangat strategis, mulai dari pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, hingga pengamanan pembangunan strategis dan percepatan investasi,” kata Five dalam sambutannya.
Ia menambahkan, kerja sama ini juga mencakup pendampingan dalam penelusuran dan pemulihan aset, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Bank Jatim.
Bagi Bank Jatim, lanjut Five, kehadiran kejaksaan bukan sekadar mitra hukum, tetapi mitra strategis yang membantu menjaga integritas dan keberlanjutan operasional. “Ini simbol sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antara Bank Jatim dengan Kejaksaan Republik Indonesia,” ujarnya.
Kolaborasi yang Memberi Dampak Nyata
Five menjelaskan, manfaat nyata dari sinergi yang telah terjalin selama ini sudah banyak dirasakan. Salah satunya, kejaksaan bertindak untuk dan atas nama Bank Jatim dalam menghadapi permasalahan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selain itu, kejaksaan juga memberikan legal opinion (LO) sebagai dasar pertimbangan hukum dalam pengembangan bisnis bank.
“Tidak hanya itu. Kejaksaan juga aktif memberikan sosialisasi dan edukasi hukum kepada pegawai Bank Jatim dalam rangka mitigasi risiko hukum yang mungkin timbul dalam kegiatan operasional,” terangnya.
Menurut dia, langkah ini penting karena tidak semua pegawai bank memiliki latar belakang hukum. Sementara dunia perbankan sangat erat dengan regulasi dan potensi risiko hukum.
Sinergi juga tampak dalam aspek eksekusi barang bukti dan aset rampasan hasil perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Melalui koordinasi dengan kejaksaan, Bank Jatim dapat memastikan pengamanan aset dan pemulihan potensi kerugian negara berjalan sesuai koridor hukum.
“Pendampingan kejaksaan juga kami rasakan saat proses pembelian dan penambahan aset Bank Jatim. Semua dilakukan transparan dan sesuai prosedur,” kata Five. Ia berharap, sinergi ini terus berlanjut dan berkembang menjadi model kolaborasi antarlembaga yang saling memperkuat.
Kajari: Sinergitas untuk Efektivitas Pelayanan Publik
Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Baringin dalam keterangannya menegaskan bahwa PKS ini merupakan bagian dari kelanjutan kerja sama yang sebelumnya sempat terhenti. Menurut dia, perjanjian ini berjalan paralel dengan kesepakatan di tingkat provinsi antara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Bank Jatim pusat.
“Intinya, kita di daerah menjalankan turunan dari PKS tersebut. Kerja sama ini berada di bidang datun, yaitu perdata dan tata isaha negara. Kejaksaan siap bersinergi dengan Bank Jatim dalam membantu mitigasi risiko hukum di setiap kegiatan perbankan,” ujar Baringin.
Baca Juga : MPM Honda Jatim Gelar Servis Gratis untuk Penyandang Disabilitas di Malang
Ia menambahkan, tujuan utama kerja sama ini adalah memastikan kegiatan pelayanan publik dan aktivitas ekonomi yang melibatkan Bank Jatim dapat berjalan efektif dan akuntabel. “Kami siap memberikan legal opinion, pendampingan, serta pertimbangan hukum agar semua proses bisnis Bank Jatim, termasuk penyaluran kredit maupun dana hibah dari pemerintah daerah, berjalan dengan baik,” ujarnya.
Menurut dia, pendampingan hukum yang dilakukan kejaksaan bukan semata reaktif terhadap masalah, tetapi bersifat preventif untuk menjaga tata kelola lembaga perbankan agar tetap sehat. “Sejauh ini belum ada laporan terkait kredit macet dari pihak Bank Jatim kepada kami. Jadi peran kami masih sebatas memberikan nasihat hukum dan penguatan tata kelola agar efektif,” kata Baringin.
Edukasi Hukum dan Penguatan Kompetensi SDM
Dalam wawancara dengan media ini, Five menegaskan bahwa kerja sama yang dijalankan tidak berhenti pada aspek administratif semata. Ke depan, Bank Jatim Cabang Blitar berencana melibatkan pihak Kejaksaan dalam berbagai kegiatan sosialisasi serta pelatihan hukum bagi para karyawan.
“Kami ingin ke depan ada sesi diskusi dan edukasi dari Kejaksaan, misalnya mengenai hukum perbankan atau hukum perkreditan. Tujuannya agar para Jatimers, sebutan untuk pegawai Bank Jatim, memahami aspek hukum di balik setiap layanan perbankan,” jelasnya.
Five menyebut, inisiatif ini adalah bagian dari strategi Bank Jatim untuk memperkuat kapasitas SDM internal. “Kami ingin semua karyawan punya kesadaran hukum yang kuat. Karena dengan pemahaman yang baik, risiko hukum bisa ditekan dan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal,” ujarnya.
Menuju Tata Kelola Keuangan Daerah yang Lebih Akuntabel
Kehadiran perjanjian kerja sama ini menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang sehat dan berintegritas. Dalam konteks otonomi daerah, Bank Jatim berperan penting sebagai pengelola dana publik dan mitra strategis pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan.
Sinergi dengan kejaksaan memungkinkan Bank Jatim mendapatkan pendampingan hukum dalam setiap proses strategis, mulai dari pengelolaan aset, investasi, hingga penyelamatan potensi kerugian keuangan negara. Sementara bagi kejaksaan, kerja sama ini memperluas ruang pengabdian mereka dalam fungsi preventif dan edukatif di bidang hukum perdata dan tata usaha negara.
“Banyak impact positif dari kerja sama ini, terutama dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi keuangan daerah,” ujar Five menutup sambutannya. Ia mengapresiasi dukungan Kejaksaan Negeri Blitar yang dinilainya sangat terbuka dan kolaboratif.
Baringin pun menegaskan komitmen yang sama. “Kami siap bersinergi dalam koridor hukum dan profesionalisme. Sinergitas ini bukan hanya antar lembaga, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas,” ucapnya.
Dari ruang pertemuan di Kejaksaan Negeri Blitar, kemitraan hukum antara lembaga keuangan daerah dan aparat penegak hukum itu kembali diperbarui, bukan sekadar hitam di atas putih, melainkan komitmen berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola perbankan daerah yang kuat, bersih, dan berpihak pada kepentingan publik.
