MALANGTIMES - Rencana menjadikan angkutan umum sebagai angkutan sekolah masih dikaji oleh Pemerintah Kota Malang. Hal itu menyusul keinginan dari organisasi angkutan darat (Organda) Kota Malang yang merasa keberadaannya banyak terancam oleh keberadaan angkutan berbasis online.
Saat ditemui di Balai Kota Malang, Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan, rencana menjadikan angkutan umum sebagai angkutan sekolah itu merupakan salah satu simulasi dari hasil audiensi yang dilakukan dengan Organda dengan Pemkot Malang belum lama ini.
Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19
Rencananya, siswa kurang mampu akan mendapat subsidi berupa uang transportasi yang hanya bisa digunakan untuk menaiki angkutan umum. Namun sejauh ini skemanya masih belum ditentukan. Sebab, jumlah siswa kurang mampu juga masih dalam tahapan akan dihitung.
"Jumlah siswa yang membutuhkan masih akan dihitung. Dan mungkin nanti jika ini direalisasikan. bisa memanfaatkan perubahan anggaran keuangan (PAK) di pertengahan tahun nanti," ujarnya kepada wartawan, Jumat (4/1/2019).
Lebih jauh Sutiaji menyampaikan, kendaraan angkutan umum yang akan dijadikan sebagai kendaraan sekolah harus memenuhi kualifikasi. Di antaranya adalah layak jalan dan memberi kepastian tepat waktu sampai di masing-masing sekolah.
Namun meski begitu, menurut Sutiaji, rencana itu masih akan dikaji kembali mengingat akan ada perubahan peraturan terkait angkutan daerah. Soalnya, masing-masing daerah memiliki kewenangan untuk mengaturnya sendiri.
"Tentu akan dikaji bersama dengan pakar transportasi terkait dengan kemungkinan memanfaatkan itu semua. Jadi, tidak bisa langsung dilakukan begitu saja. Baik angkutan umum maupun angkutan berbasis online sama-sama menjadi kebutuhan masyarakat dan harus diwadahi semua," pungkas pria berkacamata itu.
Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya
Sebagai informasi, saat ini total angkutan umum di Kota Malang mencapai sekitar 2.000 armada. Sementara yang masih aktif berada di kisaran angka 65 hingga 70 persen. Organda sebelumnya juga berharap agar seluruh angkutan umum yang aktif itu nantinya dapat memanfaatkan layanan angkutan sekolah seperti yang direncanakan saat ini. (*)
