JATIMTIMES - Keputusan tiga negara Barat yakni Inggris, Kanada, dan Australia untuk secara resmi mengakui keberadaan Negara Palestina memicu reaksi keras dari para menteri sayap kanan Israel. Mereka mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu segera melakukan aneksasi (penggabungan suatu wilayah ke dalam negara lain) wilayah Tepi Barat atau yang disebut Israel sebagai Yudea dan Samaria.
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, menyatakan pengakuan internasional ini harus dibalas dengan langkah tegas.
Baca Juga : Tiga Dekade Ar-Risalah, Mbak Wali: Pesantren Benteng Moral dan Peradaban Bangsa
“Pengakuan oleh Inggris, Kanada, dan Australia atas negara Palestina membutuhkan tindakan balasan segera: penerapan kedaulatan yang cepat di Yudea dan Samaria serta pembubaran penuh Otoritas Palestina,” ujarnya dalam pernyataan resmi, dilansir AFP, Senin (22/9/2025).
Ben Gvir menegaskan akan mengajukan proposal resmi pada rapat kabinet mendatang untuk mengesahkan Tepi Barat sebagai bagian otoritas Israel.
Senada dengan itu, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich juga menyerukan aneksasi. Ia mendesak Netanyahu mengambil sikap keras usai pengakuan tiga negara tersebut.
“Masa-masa ketika Inggris dan negara-negara lain menentukan masa depan kita sudah berakhir. Mandat telah berakhir, dan satu-satunya respons terhadap langkah anti-Israel ini adalah kedaulatan atas tanah air bersejarah orang-orang Yahudi di Yudea dan Samaria, dan menghapus selamanya kebodohan negara Palestina dari agenda,” kata Smotrich di akun X miliknya.
Ia bahkan menegaskan, “Tuan Perdana Menteri, waktunya sekarang dan ada di tangan Anda.”
Inggris, Kanada, dan Australia Umumkan Pengakuan Palestina
Langkah ini dimulai dari Inggris. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyampaikan langsung pengakuan resmi negaranya terhadap Palestina pada Minggu (21/9/2025).
“Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi Palestina dan Israel, serta solusi dua negara, Inggris secara resmi mengakui negara Palestina,” kata Starmer dalam pernyataannya di X, dikutip AFP.
Tak lama kemudian, Australia melalui Perdana Menteri Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Penny Wong juga mengumumkan hal serupa.
“Dengan demikian, Australia mengakui aspirasi sah dan lama rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri,” bunyi pernyataan bersama keduanya, dilansir CNN.
Australia menekankan pengakuan ini merupakan bagian dari upaya internasional terkoordinasi untuk mendorong solusi dua negara, dimulai dengan gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera pasca serangan 7 Oktober 2023.
Selain itu, Kanada di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Mark Carney juga resmi menyatakan dukungan bagi Palestina.
“Kanada mengakui Negara Palestina dan menawarkan kemitraan kami dalam membangun janji masa depan yang damai bagi Negara Palestina dan Negara Israel,” ujar Carney melalui unggahan di X, dilansir CNN.
Dampak Politik Internasional
Pengakuan Palestina oleh tiga negara Barat besar ini menjadi dorongan baru bagi upaya internasional menuju solusi dua negara. Namun, di sisi lain, langkah tersebut juga memanaskan politik domestik Israel, khususnya dari kubu sayap kanan yang menolak keras keberadaan negara Palestina.
Sementara itu, komunitas internasional menilai pengakuan ini bisa membuka jalan baru menuju perundingan damai dan mengurangi eskalasi konflik di Timur Tengah.
