JATIMTIMES - Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Nur Faizin buka suara terkait gelombang penolakan terhadap survei seismik di perairan Kepulauan Kangean. Nur Faizin mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim tidak tinggal diam.
Terlebih, penolakan dari nelayan dan warga makin menguat. Mereka melakukan beragam bentuk protes mulai dari demonstrasi hingga patroli laut swadaya.
Baca Juga : DPRD Usulkan Tunjangan Rumah Diseragamkan di Seluruh Daerah
"Pemprov Jatim harus hadir, jangan tinggal diam. Aspirasi rakyat sangat jelas, menolak survei seismik," ujar legislator asal Dapil Madura tersebut, Sabtu (20/9/2025).
Ia meminta Pemprov Jatim untuk memanggil PT Kangean Energy Indonesia (KEI) dan segera menghentikan semua aktivitas survei seismik di wilayah tersebut. Ia menegaskan pembiaran terhadap aktivitas tersebut dapat memicu konflik horizontal. "Artinya sama saja membenturkan masyarakat dengan perusahaan. Jangan tunggu sampai ada korban," tegas Wakil Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jatim tersebut.
Dia menegaskan bahwa Pemprov Jatim memiliki wewenang untuk turun tangan. Sebab, kewenangan perizinan ini salah satunya ada pada Pemprov Jatim, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan pengelolaan perairan laut 0-12 mil kepada pemerintah provinsi.
Nur Faizin menegaskan bahwa pemerintah seharusnya berpihak kepada rakyat, bukan korporasi. Sebagai wakil rakyat, ia berjanji akan terus mengawal aspirasi masyarakat Kangean hingga Pemprov Jatim menghentikan survei seismik tersebut. "Sudah saatnya pemerintah hadir dengan keputusan tegas," urainya.
Diketahui, aksi penolakan warga Kangean sebelumnya juga melibatkan demonstrasi laut dengan lebih dari 50 perahu nelayan. Mereka mengejar kapal milik PT KEI hingga sekitar 14 mil ke arah barat Pulau Komerean.
Baca Juga : Diskop UKM Jatim Dorong UMKM Hasilkan Produk Aman, Legal, dan Berdaya Saing
Menurut Nur Faizin, penolakan masyarakat sangatlah beralasan. "Laut adalah sumber kehidupan masyarakat Kangean. Jika laut terancam, maka masa depan mereka ikut terancam," paparnya.
Lebih lanjut, politisi muda ini juga menyoroti minimnya transparansi dalam pelaksanaan survei. Ia menyebut bahwa aktivitas PT KEI diklaim demi kesejahteraan rakyat, namun faktanya dijalankan tanpa keterbukaan. "Proses yang tidak transparan justru menimbulkan kecurigaan dan menyalahi prinsip akuntabilitas publik," pungkasnya.
