JATIMTIMES - Belanja Daerah yang semula dalam APBD 2025 sebesar Rp 30,22 triliun berubah dalam perubahan APBD 2025 menjadi Rp 32,99 triliun. Kenaikan tersebut menjadi sorotan bagi Fraksi PKS DPRD Jatim.
Juru bicara (jubir) Fraksi PKS DPRD Jatim Khusnul Khuluk meminta agar Pemerintah Provinsi mengantisipasi penyerapan belanja agar berjalan optimal sampai akhir tahun anggaran. Ia menegaskan, upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas serapan belanja daerah sangatlah penting.
Baca Juga : Mensos Gus Ipul Targetkan Akhir September 2025 Seluruh Siswa Sekolah Rakyat Terima Laptop dan Seragam
"Karena realokasi, penambahan dan pergeseran belanja dalam perubahan APBD ini sangat ditunggu masyarakat, khususnya yang berupa belanja untuk program pendidikan, kesehatan, peningkatan UMKM, sektor pertanian serta kualitas peningkatan infrastruktur," ungkapnya, Senin (8/9/2025).
Fraksi PKS meminta agar serapan belanja tahun 2025 harus lebih baik dari tahun 2024, yakni lebih dari 96,14 persen. Peningkatan tersebut juga harus dibarengi dengan perbaikan kualitas serapan APBD pada belanja modal dan belanja operasi yang menyangkut kebutuhan masyarakat seperti beasiswa, belanja hibah dan belanja barang dan jasa.
Masih terkait belanja daerah, Fraksi PKS berpendapat bahwa kenaikan belanja daerah dalam perubahan APBD 2025 sebesar Rp2,77 triliun lebih harus memperhatikan tambahan belanja dalam rangka akselerasi dukungan terhadap program Pemerintah Pusat di Jatim.
Di antaranya program Makan Bergizi Gratis, program Swasembada pangan, program Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih, program pemeriksaan kesehatan gratis dan penanggulangan stunting dan pengangguran, program pendidikan dan program UMKM.
"Dukungan alokasi belanja P-APBD 2025 ini perlu dirinci dalam kegiatan terobosan misalnya peningkatan kualitas Koperasi Merah Putih beserta pendampingan hukum dan teknis SDM Koperasi Merah Putih, pendampingan kualitas mutu MBG, peningkatan akses UMKM, peningkatan bursa dan pelatihan kerja dan peningkatan bansos untuk sektor pekerja non formal, pengemudi transportasi daring, dan kaum rentan lainnya, juga peningkatan cakupan beasiswa pendidikan untuk guru, siswa dan santri," paparnya.
Baca Juga : Disetujui DPRD Jatim, Ranperda Perubahan APBD 2025 Tunggu Evaluasi Kemendagri
Lebih lanjut, pihaknya juga menyoroti penambahan belanja yang didapat dari penambahan pendapatan daerah dalam perubahan APBD dan penggunaan SILPA tahun 2024 sebesar Rp4,7 triliun. Fraksi PKS meminta eksekutif memprioritaskan pada program kegiatan yang langsung dibutuhkan masyarakat seperti perbaikan infrastruktur sekolah dan sarana kesehatan, percepatan realisasi pengembangan koridor bus Trans Jatim di luar Surabaya dan realiasi trans laut serta pembangunan jalan, saluran dan irigasi.
"Selain itu, Fraksi PKS sepakat dalam perubahan APBD ini adalah momentum untuk melakukan rasionalisasi belanja untuk DPRD dan belanja untuk pejabat eksekutif dalam rangka menjaga kondusivitas stabilitas politik, keamanan dan ekonomi," tandasnya.
"Pengalihan belanja harus diarahkan pada program kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat, seperti bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin, program sembako murah, bantuan untuk pelaku UMKM, pengemudi transportasi daring (ojol) dan korban PHK, perbaikan fasilitas umum yang rusak, penanggulangan bencana, serta penyerapan kerja bagi angkatan kerja berusia muda," sambungnya.
