Data Stunting di Kabupaten Malang Membingungkan, Banyak Pihak Dibuat Tercengang

MALANGTIMES - Data stunting (balita pendek) di Kabupaten Malang cukup membingungkan berbagai kalangan. Pasalnya, ada beberapa versi mengenai jumlah penderita stunting di Kabupaten Malang. Terbaru dan sangat mencengangkan adalah data stunting yang disampaikan oleh Wakil Bupati (Wabup) Malang HM. Sanusi dalam rapat paripurna DPRD beberapa hari lalu. 

Sanusi menyampaikan, masih ada 30 ribu bayi, tepatnya 30.323, dari total 154.188 balita di Kabupaten Malang  yang mengalami masalah kurang gizi kronis karens asupan gizi kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai kebutuhan gizi.

Sontak saja pernyataan wabup Malang tersebut membuat banyak kalangan terhenyak. Pasalnya, data stunting yang secara definisi adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya. Hal itu bertolak belakang dengan berbagai capaian di sektor kesehatan melalui berbagai inovasi mengenai persoalan kesehatan. 

Seperti diketahui, berbagai inovasi berkaitan dengan kasus gizi buruk atau kematian ibu hamil dan bayi di Kabupaten Malang telah diakui di tingkat nasional keberhasilannya. Baik melalui Contra War maupun program Sutera Emas. Dua inovasi tersebut berfungsi sebagai sistem kewaspadaan dini (early warning system), pendeteksian faktor risiko di masyarakat, penuruan AKI (angka kematian ibu) dan AKB angka kematian bayi), peningkatan derajat kesehatan ibu, bayi dan balita, peningkatan angka penemuan kasus, penanganan kasus KLB (kejadian luar biasa) secara dini. Selain juga sebagai alat dalam pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan kesehatan serta peningkatan peran aktif masyarakat.

“Jadi, dengan adanya data yang disampaikan wabup, kami kaget. Jika mengacu data  tahun 2017, di Kabupaten Malang sudah tidak ada kasus stunting karena sudah teratasi dengan program Contra War serta program kesehatan lainnya,” kata Kusmantoro Widodo. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang.

Keterkejutan Kusmantoro Widodo sama dengan berbagai pendapat yang mencuat dengan adanya data yang disampaikan Sanusi. Salah satu pejabat di Kabupaten Malang yang enggan disebut namanya menyatakan kebingungan atas data tersebut. Dirinya merujuk data keberhasilan angka penurunan kemiskinan di Kabupaten Malang dalam dua tahun belakang. Seperti diketahui, kemiskinan adalah penyebab utama walau bukan satu-satunya faktor terjadinya stunting.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang mencatat, adanya penurunan angka kemiskinan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Tercata warga miskin Kabupaten Malang tahun 2016 sebanyak 293.740  atau 11,49 persen menjadi 283.960 jiwa atau 11,04 persen tahun 2017.

“Ada penurunan 9.780 warga miskin dalam periode tersebut. Tapi kok stunting tiba-tiba membengkak sampai puluhan ribu balita. Kabupaten Malang juga punya inovasi mengenai kesehatan ibu hamil dan bayi lahir sampai balita yang cukup masif digalakkan,” ujarnya keheranan.

Dirinya juga menyatir laporan akhir mengenai indeks pembangunan manusia tahun 2017. Yakni mengenai program Sutera Emas, yakni proses pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan bayi benar-benar dikawal para petugas kesehatan. Satu rumah tangga (RT) -satu kader, satu ibu hamil berisiko –satu kader, satu bayi baru lahir berisiko - satu kader, satu bayi (1 tahun berisiko) – satu kader, satu balita berisiko –satu kader dan satu individu berisiko – satu kader.

Kebingungan atas data yang disampaikan Wabup Sanusi, menurut dia, didasarkan hasil pertemuan dengan 39 kepala puskesmas yang ada di Kabupaten Malang. Disebutkan,  kondisi terjadinya stunting disebabkan saat dalam kandungan mengalami maal nutrisi sehingga bayi saat lahir bisa terlahir cacat.

Hal tersebut tentunya berbanding terbalik dengan berbagai keberhasilan yang dicapai Pemerintah Kabupaten Malang selama ini. Terutama pada inovasi Contra War yang masuk sebagai Top 40 pelayanan publik kategori terpuji dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pun, program Sutera Emas yang menjadi andalan dalam mengantisipasi kondisi terjadinya stunting pada bayi sebelum lahir.

Tapi, pernyataan Wabup Malang Sanusi merupakan pernyataan resmi yang disampaikan di forum resmi juga. Sanusi merujuk pada data Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang dilaporkan kepadanya. “Data tersebut dari hasil operasi timbang bulan Februari 2018. Jumlah balita yang mengalami stunting sebanyak 30.323 dari total 154.188,”ujar Sanusi. 

Rinciannya adalah jumlah balita yang mengalami stunting kategori sangat pendek sebanyak 9.359 dan kategori pendek 20.964 balita. Bayi stunting tersebut tersebar di 33 kecamatan di Kabupaten Malang. Terbanyak ditemukan di wilayah kecamatan Ngajum, yaitu sebanyak 285 balita.

Data ini pun menjadi hal yang membingungkan masyarakat. Pasalnya bulan April 2018 lalu, saat kepala Dinas Kesehatan masih dipegang Abdurrahman, pernah dinyatakan  kasus stunting rawan hanya terdapat di 10 desa di Kabupaten Malang. Yakni, Desa Wonorejo (Bantur), Desa Tambakrejo (Sumbermanjing Wetan), Desa Baturetno (Dampit), Desa Mulyoasri (Ampelgading), Desa Wonoayu (Wajak). Selanjutnya, Desa Purwosekar (Tajinan), Desa Pujon Kidul (Pujon), Desa Wiyurejo (Pujon), Desa Pait (Kasembon) serta Desa Brongkal (Pagelaran).  
Lepas, dari data yang disampaikan Sanusi dengan berbagai pernyataan dan data yang ada sebelumnya, Kusmantoro Widodo menyatakan, persoalan tersebut merupakan hal serius. “Angka 30 ribu tersebut bukan main-main. Ini berbanding terbalik dengan klaim keberhasilan penurunan angka kemiskinan serta berbagai keberhasilan di sektor kesehatan selama ini,” ujarnya.

Kusmantoro melanjutkan, kalau dihitung dengan rata-rata kasus stunting  di seluruh desa di Kabupaten Malang dengan jumlah 378, maka ditemukan 80 balita yang mengalami stunting per desanya. “Padahal itu tidak mungkin. Apalagi lokalisir stunting dari data yang ada hanya berada di puluhan desa saja. Tidak sampai di seluruh desa yang jumlah 378,” kata dia. (*)

 

Top