MALANGTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengarahkan pembangunan kota turut seiring dengan prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) dan juga pemerintah pusat.
Baca Juga : Warga Terdampak Covid-19 di Kabupaten Malang, Bakal Dapat Pasokan Makanan Dapur Keliling
Melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang, pemkot berupaya membuat rancangan program dan kebijakan yang berkelanjutan.
Agar tak salah arah, Barenlitbang Kota Malang beserta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pun melakukan konsultasi rancangan awal (ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang 2018-2023 dengan Tim Evaluator Pemprov Jatim.
Kepala Barenlitbang Kota Malang Erik Setyo Santoso mengungkapkan, konsultasi di tingkat provinsi merupakan salah satu dalam tahapan pembuatan RPJMD saat memasuki tahap penyusunan ranwal.
"Untuk itu, tim Barenlitbang menyampaikan rancangan awal RPJMD Kota Malang kepada Bappeda Provinsi Jawa Timur," terang Erik.
Dalam forum konsultasi tersebut, Erik memaparkan perencanaan di Kota Malang yang termuat di dalam dokumen RPJMD di hadapan peserta forum.
Tim juga menjelaskan terkait visi misi Wali Kota Malang Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko yang terpilih menjabat selama periode 2018-2023.
"Visi misi itu yang diterjemahkan dalam RPJMD ke dalam sasaran, progam dan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan," urainya.
Selain mendengarkan pemaparan dari Tim Barenlitbang, Bappeda Provinsi Jatim tak langsung menerima. Melainkan menyampaikan umpan balik berupa pertanyaan, saran dan masukan untuk penyempurnaan perencanaan pembangunan di Kota Malang.
"Bappeda Jatim menjelaskan jika dalam forum rapat yang digelar tersebut akan dilakukan konsultasi Rancangan Awal RPJMD Kota Malang," tuturnya.
Konsultasi itu sekaligus untuk menguji kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang, Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJMD) Provinsi Jatim dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Baca Juga : Dinsos-P3AP2KB Salurkan Bantuan bagi 1.666 Warga Miskin
"Yang menjadi titik tekan juga adalah soal kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan," sebut alumnus Universitas Brawijaya (UB) Malang itu.
Erik menerangkan bahwa konsultasi ini penting dilakukan agar Pemkot Malang dapat mencapai prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
"Selain dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih, juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah Nasional serta Provinsi," pungkasnya.
Dalam agenda tersebut, tim Barenlitbang Kota Malang juga didampingi Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Malang Dwi Rahayu, serta perwakilan dari Bagian Hukum Setda Kota Malang dan Inspektorat Pemkot Malang.
