JATIMTIMES - Madrasah negeri di Kota Malang diproyeksikan menghadapi kebutuhan pengisian tenaga guru dan kependidikan pada 2027. Sekitar 40 guru dan tenaga kependidikan (tendik) di lingkungan madrasah negeri diperkirakan memasuki masa purnatugas pada tahun tersebut.
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kementerian Agama (Kemenag) Kota Malang Abdul Mughni mengatakan, jumlah tersebut merupakan akumulasi dari sejumlah madrasah negeri, mulai tingkat madrasah ibtidaiyah hingga madrasah aliyah. "2027 itu ada 40-an yang purna," kata Abdul Mughni, Selasa, (8/9/2026).
Baca Juga : Pelebaran Jalan Wiyung-Menganti Dikebut, Ditargetkan Rampung Tahun 2026 Ini
Ia menjelaskan, jumlah tersebut tidak seluruhnya merupakan guru. Perhitungan juga mencakup tenaga kependidikan yang bertugas di lingkungan madrasah negeri Kota Malang.
Madrasah yang masuk dalam perhitungan tersebut antara lain MIN 1 Kota Malang, MIN 2 Kota Malang, MTsN 1 Kota Malang, MTsN 2 Kota Malang, MAN 1 Kota Malang, dan MAN 2 Kota Malang.
Menurut Abdul Mughni, jumlah pegawai yang akan memasuki masa purnatugas di MIN 1 dan MIN 2 Kota Malang saja mencapai sekitar 20 orang. Kondisi tersebut membuat kebutuhan pengisian tenaga di madrasah negeri perlu menjadi perhatian, terutama untuk menjaga ketersediaan guru di tengah kebijakan yang membatasi pengangkatan guru tidak tetap (GTT).
"MIN 1, MIN 2 aja sudah 20-an. Kemudian ada MTsN 1, MTsN 2, MAN 1, MAN 2. Itu tidak hanya guru, termasuk di dalamnya adalah tendik," ujarnya.
Khusus di MIN 1 Kota Malang, Abdul Mughni menyebut terdapat 10 pegawai yang diproyeksikan purna tugas pada 2027. Jumlah tersebut dinilai perlu segera diantisipasi agar tidak berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar di madrasah. "2027 ini MIN 1 Kota Malang saja ada 10 teman-teman yang purna," katanya.
Abdul Mughni berharap pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait dapat menindaklanjuti data kebutuhan tersebut dengan kebijakan pengangkatan guru berstatus negeri. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar tidak dapat hanya mengandalkan pengangkatan GTT karena terdapat kebijakan yang tidak memperbolehkan madrasah mengangkat tenaga dengan status tersebut.
"Oleh karena itu, kami berharap kepada kementerian terkait untuk bisa mengangkat guru-guru negeri, karena kebijakan kan kita tidak boleh mengangkat GTT," ujarnya.
Baca Juga : Dinkes Kabupaten Malang Perkuat Pengawasan MBG, Uji Keamanan Pangan Sasar 75 SPPG Per Tahun
Ia juga meminta agar data kekurangan guru dan tenaga kependidikan yang terjadi di madrasah menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pengadaan dan pengangkatan pegawai pemerintah.
Abdul Mughni menyebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) memiliki kewenangan dalam pengangkatan pegawai negeri. Karena itu, ia berharap kebutuhan tenaga di madrasah dapat masuk dalam perencanaan pengangkatan pegawai baru.
"Kami berharap dari MenPAN-RB yang memang punya kewenangan di pengangkatan pegawai negeri, mudah-mudahan kekurangan ini menjadi data yang betul-betul valid dan disikapi oleh pemerintah dengan serius," katanya.
Ia berharap pengangkatan pegawai baru nantinya dapat mengisi kebutuhan guru di berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri di Kota Malang.
"Supaya nanti ada pengangkatan pegawai negeri baru untuk memenuhi guru-guru di mana pun berada, termasuk di MIN 1 Kota Malang," pungkas Mughni.
