JATIMTIMES - Ahli gizi masyarakat dr Tan Shot Yen meminta seluruh kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara. Seruan itu disampaikan setelah rangkaian kasus gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan MBG kembali terjadi di sejumlah daerah pada awal September 2026.
Melalui akun Instagram pribadinya, Tan menyoroti kejadian yang terus berulang tersebut. Bahkan kasus dugaan keracunan MBG kini mendapat perhatian media internasional.
Baca Juga : Harpelnas 2026 di Surabaya, BPJS Ketenagakerjaan Dorong Penerima Manfaat Kembali Mandiri
Tan menilai penghentian sementara diperlukan agar pemerintah dapat membenahi pelaksanaan program, khususnya terkait keamanan pangan dan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Masukan saya: 1. Hentikan dulu semua kegiatan MBG (Tenang, anak2 selama libur sekolah ga kelaparan kok buktinya)," tulis Tan.
Menurut dia, penghentian sementara tidak berarti kebutuhan gizi anak-anak diabaikan. Ia justru meminta pelayanan pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan melalui posyandu dan puskesmas tetap berjalan.
"2. Posyandu dan Puskesmas TERUSKAN pelaksanaan PMT PEMULIHAN," lanjutnya.
Tan juga meminta kegiatan MBG baru dilanjutkan setelah seluruh SPPG memenuhi standar operasional yang ditetapkan.
Ia secara khusus menyoroti kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), penerapan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), pengelolaan limbah hingga pengelolaan ompreng.
"3. Hingga semua sppg berjalan sesuai standar operasional: punya sertifikat SLHS, HACCP, pengelolaan limbah dan ompreng optimal," tulis Tan.
Tak hanya soal dapur, pengawasan di lapangan juga menjadi perhatian. Tan meminta koordinator wilayah (korwil) dan koordinator kecamatan (korcam) benar-benar menjalankan fungsi supervisi, monitoring dan evaluasi.
Menurut dia, pengawasan tersebut harus dilakukan berdasarkan tata kelola dari pusat dan didukung data yang transparan.
"4. Korwil, korcam, sungguh2 melalukan fungsi supervisi, monitoring dan evaluasi sesuai tata kelola pusat dg data transparan," katanya.
Tan juga menekankan pentingnya keberadaan ahli gizi yang benar-benar sesuai kompetensi di setiap SPPG. Ia mempertanyakan jika fungsi tersebut hanya dijalankan sebagai "pengawas gizi".
"5. Seluruh sppg memiliki ahli gizi yg sesuai kompetensinya bukan cuma ‘pengawas gizi"," tulisnya.
Baca Juga : Ibu Ayu Ting Ting Banjir Kritik usai Bikin Caption untuk Sang Anak
Ia mengakui pembenahan tersebut bukan pekerjaan mudah. Namun, menurut Tan, hal itu tetap dapat dilakukan demi mencegah jatuhnya korban kembali.
"Nggak gampang, tapi BISA dikerjakan," ujarnya.
"Ayolah. Jangan lagi jatuh korban Kepercayaan publik tidak boleh dipermainkan," lanjut Tan.
Di akhir pesannya, Tan menegaskan pentingnya memastikan setiap kebijakan yang dianggap baik juga dijalankan melalui cara yang benar.
"Semua yg benar harus baik, juga semua yg baik harus berada DI JALAN YG BENAR," tulisnya.
Seruan Tan tersebut muncul di tengah kembali ramainya laporan gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan MBG pada awal September 2026.
Dalam tiga hari pertama September, laporan datang dari sejumlah daerah, mulai dari Sidoarjo, Jawa Timur; Rembang, Jawa Tengah; Nganjuk, Jawa Timur; Agam, Sumatera Barat; hingga Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kasus terbaru terjadi di SMAN 1 Lasem, Kabupaten Rembang. Sebanyak 725 siswa dan 25 guru mengalami diare secara massal pada Kamis (3/9/2026). Total warga sekolah yang mengalami keluhan mencapai 750 orang.
Pihak sekolah menyebut keluhan tersebut muncul pada pagi hari dan membuat kegiatan belajar mengajar terganggu. Para siswa kemudian dipulangkan lebih awal.
