JATIMTIMES – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Sri Wahyuni memberikan tanggapan usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jatim dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Ke-81 Kemerdekaan RI, Jumat (14/8/2026).
Legislator Fraksi Partai Demokrat ini menilai penekanan Presiden Prabowo terhadap pembangunan manusia merupakan arah kebijakan yang sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Baca Juga : Koperasi Merah Putih Kota Malang: Baru Dua Punya Gerai, Sisanya di Kantor Kelurahan
Menurut Sri Wahyuni, pembangunan manusia tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus terlihat dari semakin mudahnya masyarakat mendapatkan pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, perlindungan sosial, serta hunian yang layak.
“Pembangunan manusia harus menjadi prioritas. Ketika kualitas manusia meningkat, maka daya saing daerah dan bangsa juga akan semakin kuat,” ujar srikandi pimpinan DPRD Jatim ini.
Di sektor kesehatan, Sri Wahyuni menyoroti capaian Program Cek Kesehatan Gratis yang telah menjangkau 108 juta orang di 10.255 puskesmas. Ia menilai program ini menunjukkan pergeseran pendekatan kesehatan dari sekadar pengobatan menjadi pencegahan dan deteksi dini.
“Pemeriksaan kesehatan gratis ini sangat penting karena masyarakat bisa melakukan deteksi dini. Tinggal bagaimana program ini terus diperkuat agar benar-benar menjangkau masyarakat sampai ke lapisan paling bawah,” katanya.
Selain itu, terkait pembangunan dan peningkatan 66 rumah sakit umum daerah (RSUD) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar -20 di antaranya telah beroperasi—, ia menilai pemerataan fasilitas kesehatan menjadi tantangan penting, termasuk bagi Jawa Timur yang memiliki wilayah kepulauan.
Ia mendorong agar pembangunan fasilitas kesehatan tidak hanya berorientasi pada jumlah, tetapi juga memastikan ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, peralatan kesehatan, serta kualitas pelayanan.
“Fasilitas kesehatan harus dibarengi dengan tenaga medis dan sarana pendukung yang memadai. Jangan sampai gedungnya ada, tetapi pelayanan dan tenaga kesehatannya belum optimal,” tegas Sri Wahyuni.
Baca Juga : Simak Pidato Presiden, DPRD Kabupaten Blitar: Pembangunan Harus Berpihak kepada Rakyat
Terkait kebijakan pemerintah menanggung penuh iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta warga miskin dan tidak mampu, Sri Wahyuni menilai hal tersebut sebagai bagian penting dari perlindungan sosial agar persoalan biaya tidak menjadi penghalang masyarakat mendapat akses medis.
Di sisi lain, menyikapi langkah pemerintah membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, Sri menyambut baik upaya tersebut demi mengatasi ketimpangan distribusi tenaga medis antarwilayah.
“Yang tidak kalah penting adalah pemerataan dokter dan tenaga spesialis. Jangan sampai tenaga medis terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara masyarakat di daerah masih kesulitan mendapatkan layanan spesialis,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Sri Wahyuni menegaskan bahwa pesan utama dari pidato presiden tersebut harus diterjemahkan hingga tingkat daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu memastikan kebijakan pembangunan manusia benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Pidato presiden harus menjadi pijakan bersama. Di daerah, kita harus memastikan program pembangunan manusia benar-benar dirasakan rakyat, bukan hanya bagus di atas kertas,” pungkas Sri Wahyuni.
