JATIMTIMES – Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PK PMII) "Sunan Drajat" menggelar audiensi tatap muka dan menyerahkan dokumen Policy Brief (Risalah Kebijakan) kepada Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara pada Selasa (22/7/2026).
Kehadiran mahasiswa ini disambut baik di ruang kerja wakil bupati untuk membahas krisis penerangan jalan umum (PJU) di wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura), khususnya di wilayah Kecamatan Paciran hingga Solokuro, Kabupaten Lamongan.
Baca Juga : 49 Kebakaran Terjadi di Magetan hingga Juli 2026, BPBD Waspadai Kemarau Panjang dan Karhutla
Di hadapan mahasiswa, Dirham menyampaikan apresiasi atas kajian tersebut dan menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk melakukan beberapa proses penanganan.
"Saat ini pemkab memiliki proyeksi besar untuk pemasangan 10.000 titik lampu jalan baru di Lamongan," Kata Dirham, usai menerima bukti visual yang disodorkan mahasiswa aktivis Unsuda.
Terkait progres pengadaannya, masih menurut Dirham, prosesnya bervariasi. Sebagian masih dalam tahap pencarian vendor untuk memastikan efisiensi anggaran dan sebagian lainnya sudah berada pada tahapan yang lebih dari sekadar fix (final) dan siap eksekusi.
Sementara itu, Ketua Komisariat PMII Sunan Drajat M. Rizky PRS menegaskan bahwa mahasiswa tidak sekedar puas pada janji yang disampaikan saat audiensi saat itu. Mereka akan menuntut dan mengawal realisasi di lapangan.
"Kami tidak akan diam. PMII akan terus mengawal ketat realisasi lampu jalan ini sampai benar-benar menyala, terkhusus di wilayah pesisir Pantura Lamongan. Karena persoalan ini bukan hanya sekedar urusan tiang dan lampu. Terlebih soal nyawa dan hak atas ruang aman," lanjutnya.
Baca Juga : Perwal Mandek Hampir Dua Tahun, Fasilitasi Ponpes di Kota Malang Terhambat
Lebih lanjut, Risky menjelaskan, korban akibat krisis penerangan jalan umum itu mayoritas kaum perempuan dan pekerja. "Keselamatan perempuan dari ancaman begal payudara dan predator jalanan tidak bisa ditunda. Maka kami berdiri untuk masyarakat Pantura, terkhusus akar rumput yang bekerja keras di pasar, nelayan di laut, dan para sopir armada logistik. Mereka harus bisa melihat jalan dengan jelas dan mencari nafkah tanpa dihantui ketakutan. Kami tagih proses yang disegerakan oleh pemkab tersebut," tandasnya.
Berdasarkan kajian lapangan dan pemetaan spasial yang dilakukan oleh kader PMII, tercatat ada sedikitnya 103 titik penerangan jalan umum (PJU) yang mati total serta jalanan buta cahaya melintasi jalur vital ekonomi (termasuk jalur Takeran), yang dibiarkan bertahun-tahun.
Dengan dokumen Policy Brief beserta lampiran bukti koordinat geografis (GPS Map Camera) tersebut, PK PMII Sunan Drajat menuntut sinergi lintas sektoral yang siap siaga, baik dari Pemkab Lamongan maupun aparat keamanan setempat, untuk menjaga ruang aman warga hingga infrastruktur kembali terang-benderang.
