JATIMTIMES - DPRD Kabupaten Situbondo menggelar Rapat Paripurna pada Jumat (27/3/2026) dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 serta persetujuan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis terkait pesantren dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Situbondo ini dihadiri unsur pimpinan dan anggota dewan, serta jajaran pemerintah daerah. Paripurna tersebut menjadi forum penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025.
Baca Juga : DPRD Jatim Kritik Dinkes Tidak Hadir di Banjir Pasuruan, Ancaman Penyakit Mengintai
Dalam penyampaian LKPJ, Wakil Bupati Situbondo Ulfiyah yang akrab disapa Mbak Ulfi menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah masih difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, dua sektor tersebut menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pemkab Situbondo, kata dia, terus berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan peningkatan kualitas SDM.
Namun demikian, Mbak Ulfi mengakui bahwa struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum menjadi penopang utama dalam struktur APBD 2025.
Berdasarkan data realisasi APBD 2025, target pendapatan daerah sebesar Rp1,75 triliun hanya terealisasi Rp1,08 triliun. Sementara itu, realisasi pendapatan transfer justru mencapai Rp1,47 triliun dari target Rp1,44 triliun.
Adapun kontribusi PAD tercatat sebesar Rp320,97 miliar dari target Rp302,74 miliar. Meski mengalami peningkatan, angka tersebut masih menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer.
Di sisi belanja daerah, Pemkab Situbondo mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,85 triliun dengan realisasi mencapai Rp1,74 triliun. Realisasi belanja operasional tercatat sebesar 95,3 persen, sedangkan belanja modal mencapai 91,66 persen.
Dari sisi capaian indikator kinerja utama, sejumlah target menunjukkan hasil positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 71,87 dari target 71,49, sementara pertumbuhan ekonomi tercatat 5,25 persen melampaui target 4,82 persen.
Selain itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 11,17 persen dari target 11,51 persen. Indeks reformasi birokrasi juga melampaui target dengan capaian 86,18 persen.
Meski demikian, masih terdapat beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian, seperti indeks kepuasan infrastruktur yang tercatat 81,2 persen, di bawah target 85,3 persen. Begitu pula dengan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) yang sedikit di bawah target.
Baca Juga : DPRD Banyuwangi Gelar Rapat Paripurna dalam Suasana Lebaran
Melalui forum paripurna ini, DPRD Situbondo diharapkan dapat memberikan catatan strategis terhadap LKPJ yang disampaikan, sekaligus memperkuat pembahasan dua Raperda yang dinilai penting dalam mendukung penguatan sektor keagamaan dan ekonomi kerakyatan di daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Situbondo dari fraksi PPP, Abdurrahman menyatakan bahwa memang APBD masih sangat tergantung kepada dana transfer pusat.
"Dulu Banongan itu menyumbang PAD Rp2 miliar untuk PAD kini tidak lagi karena sudah menjadi Bandara KASA, ditambah lagi pengurangan dari pusat hingga Rp200 miliar, itu saja kalau dijumlah Rp202 miliar," ungkap Abdurrahman.
Namun demikian, capaian pemerintah daerah dengan segala hambatan menurut Abdurrahman sudah sangat baik. "Gerak cepat pemerintah daerah mencari solusi ditengah pengurangan anggaran pusat, merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mempertahankan agar Kabupaten Situbondo tetap bisa bertahan, terbukti masih ada pembangunan baik infrastruktur maupun sumber daya manusia," jelasnya.
Abdurrahman berharap, kedepannya sektor potensi daerah dapat menjadi penyumbang terbesar untuk PAD, ia mencontohkan sektor perikanan, pertanian, UMKM, Investasi, retribusi dan pajak.
"Semoga kedepannya dibawah kepimpinan Mas Rio dan Mbak Ulfi sektor potensi lokal dapat mejadi penunjang utama PAD kita, sehingga Kabupaten Situbondo bisa menjadi daerah yang mandiri tidak lagi tergantung pada dana transfer Daerah," harap Abdurrahman.
