JATIMTIMES - Program 1.000 beasiswa pendidikan yang digulirkan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang pada 2026 mendapat perhatian khusus dari DPRD Kota Malang. Legislatif meminta program tersebut benar-benar tepat sasaran, terlebih di tengah masih adanya ribuan anak yang tercatat putus sekolah.
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Herdiyanto, mengatakan pihaknya akan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. DPRD ingin memastikan bantuan pendidikan itu benar-benar diterima siswa dari keluarga yang membutuhkan.
Baca Juga : Mengenal Ciri Penyakit Campak pada Anak dan Dewasa di Tengah Peningkatan Kasus Global dan di Indonesia
Menurut Eko, hingga kini pihaknya masih menunggu data yang lebih lengkap dan akurat dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Data tersebut akan menjadi dasar untuk menilai apakah program beasiswa berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.
"Kami masih monitoring sambil menunggu data yang benar-benar konkret dan otentik dari dinas terkait. Dari situ nanti bisa dilihat apakah program beasiswa ini tepat sasaran atau tidak," ujar Eko belum lama ini.
Ia menegaskan, akurasi data penerima bantuan menjadi hal krusial dalam pelaksanaan program pendidikan tersebut. Tanpa data yang kuat, dikhawatirkan bantuan tidak menyasar siswa yang benar-benar membutuhkan dukungan biaya pendidikan.
Sementara itu, persoalan anak putus sekolah di Kota Malang juga masih menjadi catatan penting. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, terdapat sekitar 1.700 anak yang tercatat putus sekolah.
Angka tersebut disebut telah mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun 2024. Penurunan terjadi setelah sebagian anak difasilitasi kembali bersekolah melalui program pendidikan kesetaraan seperti paket A, paket B, maupun program paket lainnya.
Meski demikian, Eko menilai angka tersebut belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Ia tidak menutup kemungkinan masih ada anak putus sekolah yang belum masuk dalam pendataan resmi pemerintah.
"Bukan tidak mungkin angkanya lebih besar. Karena itu kami juga merekomendasikan penguatan pendataan yang lebih akurat agar program kebijakan bisa tepat sasaran," jelasnya.
DPRD pun mendorong agar jumlah anak tidak sekolah di Kota Malang dapat terus ditekan hingga mencapai nol kasus. Target tersebut dinilai realistis mengingat Kota Malang selama ini dikenal sebagai salah satu kota pendidikan di Indonesia.
"Kuatkan akurasi pendataan. Pastikan seluruhnya telah terdata, sehingga angka putus sekolah bisa ditekan sampai nol kasus," tegasnya.
Baca Juga : Festival Ramadan Kareem Season 2 Disambut Positif Orang Tua, Dinilai Jadi Wadah Anak Mengembangkan Bakat
Ia menambahkan, apabila program beasiswa pendidikan ini berjalan baik, bukan tidak mungkin cakupan bantuan pendidikan dapat diperluas pada masa mendatang.
"Kalau program ini sukses, bukan tidak mungkin bisa dikembangkan. Misalnya beasiswa alat tulis dan lain sebagainya. Seragam gratis kan sudah ada," tandasnya.
Sebelumnya, Pemkot Malang resmi menggulirkan program 1.000 beasiswa pendidikan pada tahun 2026 untuk jenjang SD hingga perguruan tinggi. Program tersebut ditujukan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan pendidikan.
Secara keseluruhan, terdapat 1.151 pelajar yang telah masuk dalam data sasaran penerima. Rinciannya meliputi 300 pelajar SD, 300 pelajar SMP, 210 pelajar SMA/SMK, serta 341 mahasiswa.
Besaran bantuan juga berbeda di setiap jenjang pendidikan. Untuk pelajar SD menerima Rp220 ribu per bulan, SMP Rp330 ribu per bulan, SMA Rp440 ribu per bulan, sedangkan mahasiswa mendapatkan Rp2 juta per bulan.
Untuk merealisasikan program tersebut, Pemkot Malang telah menyiapkan anggaran sebesar Rp8,3 miliar melalui APBD Kota Malang tahun 2026.
