Ada yang janggal di Lamongan ketika air tak kunjung surut dari tubuh Bengawan Njeroh. Tiga bulan lebih banjir datang seperti tamu yang dipersilakan tinggal. Rumah-rumah basah oleh lumpur, jalan berubah menjadi aliran keruh berlubang memakan korban, dan tambak yang seharusnya mulai panen ikan justru menumbuhkan kecemasan menjelang hari raya. 

Pertanyaan yang sederhana namun menyakitkan terus berputar di kepala warga "ke mana bupati?". Dalam negara yang mengaku menganut sistem otonomi daerah, seorang bupati bukan sekadar pejabat administratif. Dia adalah nahkoda bagi wilayah yang dipimpinnya. Dia seharusnya hadir saat rakyatnya tenggelam dalam kesulitan. Namun yang terlihat justru sebaliknya "banjir berbulan-bulan seperti dibiarkan menjadi rutinitas musiman, seolah penderitaan warga adalah statistik biasa dalam laporan tahunan pemerintah daerah."

Baca Juga : LSM Cakrawala Keadilan Santuni dan Ajak Buber Ratusan Yatim dan Duafa

Banjir di wilayah Bengawan Njeroh sebenarnya bukan cerita baru. Setiap tahun warga sudah seperti menghafal siklusnya. Tetapi yang membuatnya memalukan adalah lamanya genangan dan minimnya langkah nyata. Selama lebih dari tiga bulan sejak bulan Desember 2025 sampai saat ini air bertahan, artinya ada kegagalan serius dalam tata kelola lingkungan, sistem drainase, normalisasi sungai, hingga perencanaan wilayah. Jika pemerintah daerah tidak mampu membaca masalah yang terus berulang selama bertahun-tahun, maka yang dipertanyakan bukan hanya kinerjanya, tetapi juga keseriusan memimpin daerah yang terkenal dengan sebutan kota Bandeng Lele ini.

Pemerintah daerah sering kali pandai membuat slogan, seperti pembangunan berkelanjutan, Lamongan megilan, kesejahteraan rakyat dan lain-lain yang terus diulang tiap Lima Tahun sekali. Namun slogan akan tampak hampa ketika rakyat harus menyeberang banjir untuk pergi ke sekolah, ketika petani kehilangan panen, ketika warga harus hidup berdampingan dengan penyakit akibat air kotor. Kata-kata pembangunan kehilangan maknanya ketika kenyataan di lapangan justru menunjukkan ketidakhadiran negara (Bupati).

Lebih menyakitkan lagi jika pemerintah baru terlihat ketika kamera datang. Bantuan simbolik dibagikan, foto diambil, lalu rombongan pergi. Padahal yang dibutuhkan warga bukan sekadar paket bantuan, tetapi solusi struktural seperti pengerukan sungai secara serius, perbaikan sistem pengairan, pengendalian tata ruang, serta koordinasi nyata dengan pemerintah provinsi dan pusat.

Masalah banjir Bengawan Njeroh adalah ujian kepemimpinan. Seorang pemimpin diuji bukan ketika keadaan baik-baik saja, tetapi ketika rakyatnya berada dalam kesulitan. Jika selama tiga bulan lebih banjir masih menjadi kenyataan yang tak teratasi, maka publik berhak mempertanyakan keberadaan dan tanggung jawab pemimpinnya.

Lamongan bukan wilayah kecil tanpa sumber daya. Ia memiliki sejarah panjang sebagai daerah pesisir yang tangguh seperti yang tercatat dalam _folklore_. Tetapi ketangguhan rakyat tidak boleh dijadikan alasan bagi pemerintah untuk bersantai dan memperbanyak korupsi bersama para koleganya. Rakyat boleh kuat, tetapi negara tetap wajib hadir.

Baca Juga : Peradi Kediri Bahas KUHP dan KUHAP Baru, Advokat Bakal Perkuat Sinergi dengan Polisi dan Pengadilan

So, ini adalah kritik yang lahir dari genangan air, dari sawah yang gagal panen, dari rumah yang lembap oleh banjir "tiga bulan Bengawan Njeroh tergenang, sebenarnya ke mana bupati?," 

Penulis : Mahrus Ali