JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat komitmennya dalam memastikan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran. Melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan MBG, Pemkot Surabaya menggelar koordinasi monitoring dan evaluasi bersama Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Surabaya, di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Jumat (20/2/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola program sekaligus memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Surabaya memenuhi standar operasional dan ketentuan higiene sanitasi. Berdasarkan pemutakhiran data per 18 Februari 2026, tercatat sebanyak 87 SPPG di Kota Surabaya.
Baca Juga : Tiket H-3 Lebaran Laris Manis, 382 Ribu Kursi KA Daop 8 Surabaya Masih Tersedia
Dari jumlah tersebut, 67 SPPG telah beroperasional dan melayani masyarakat, sementara sisanya dalam proses persiapan maupun penyesuaian administrasi dan teknis.
Secara keseluruhan, sebanyak 36 SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Adapun SPPG lainnya tengah didorong untuk segera melengkapi sertifikasi tersebut sebagai bagian dari komitmen menjaga mutu, keamanan pangan, serta kualitas layanan gizi yang diberikan kepada masyarakat.
Ketua Satgas Pelaksana MBG Kota Surabaya yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Lilik Arijanto, menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi ini menjadi langkah penting dalam menjaga keberlangsungan program yang manfaatnya telah dirasakan luas oleh masyarakat.
“Program MBG di Kota Surabaya saat ini telah menjangkau 207.355 penerima manfaat. Karena itu, kami memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai standar, terutama dalam aspek keamanan pangan dan higiene sanitasi. Koordinasi bersama BGN menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan dan perbaikan berkelanjutan,” ujar Lilik.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Surabaya telah menerbitkan surat imbauan kepada yayasan dan mitra pengelola SPPG yang belum memiliki SLHS agar segera mengurus sertifikasi tersebut. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan persyaratan administrasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi di seluruh titik layanan.
Baca Juga : Mahasiswa Kimia UB Tembus Riset Taiwan lewat TEEP 2026
Lilik menambahkan, sinergi lintas sektor akan terus diperkuat, tidak hanya dalam aspek perizinan, tetapi juga terkait kesiapan tenaga kerja, keamanan pangan, hingga pemetaan sasaran penerima manfaat.
“Kami berharap koordinasi dan kolaborasi dengan Korwil BGN Surabaya semakin solid, sehingga Program MBG dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Surabaya,” pungkasnya.
