JATIMTIMES - Ruas jalan di kawasan Kecamatan Kalipare hingga Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, saat ini tengah proses dilalukan pengaspalan pada titik-titik yang berpotensi membahayakan pengendara.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma menyampaikan, penanganan jalan dari wilayah Kalipare hingga Donomulyo ini menggunakan dua sumber anggaran. Yakni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 15 milliar.
Baca Juga : Sikapi Penonaktifan PBI, Pemkot Kediri Buka Layanan Reaktivasi dan Layanan Kesehatan Gratis
Pria yang akrab disapa Oong itu menyebut bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 4 milliar untuk penanganan jalan dari Kalipare hingga Donomulyo. Sedangkan dari APBN melalui Instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD tahun 2026 senilai Rp 11 milliar.
"Yang jelas tahun ini sudah disetujui Rp 11 milliar dulu untuk IJD, itu menangani spot-spot. Ditambah lagi dengan anggaran kita yang Rp 4 milliar untuk Rajekwesi dan sekitarnya itu kan nyambung jadinya. Sehingga total sekitar Rp 15 milliar, baik itu APBD dan APBN. Jadi sinergi antara APBD dengan APBN," ungkap Oong.
Pihaknya menyebut, ruas jalan di wilayah Kalipare hingga Donomulyo yang perlu mendapatkan penanganan sepanjang 15 kilometer. Sedangkan, dengan anggaran sebesar Rp 15 milliar, setidaknya 7,5 kilometer jalan yang dapat ditangani.
"Beberapa spot dari Rajekwesi sampai Donomulyo yang perlu penanganan, tapi spot-spot. Ya kurang lebih separuhnya kalau dari Rajekwesi ya sekitar 7,5 kilometer. Kalau spot-spot sebenarnya yang urgent-urgent itu sudah selesai," tutur Oong.
Lebih lanjut, pihaknya menjelaskan, Pemkab Malang awalnya telah mengusulkan untuk IJD dari Kalipare hingga Donomulyo sekitar Rp 30 milliar. Tetapi seiring berjalannya waktu dan melihat kebutuhan, usulan IJD dari Kalipare hingga Donomulyo nilainya naik menjadi Rp 60 milliar.
Baca Juga : Tebing Setinggi 7 Meter Longsor, Putus Akses Jalan Warga Lawang Malang
"Karena nanti program untuk usulan ini dibuka Maret-April 2026 lagi. Sebenarnya itu usulan (IJD) di tahun 2025 dan dilaksanakan di tahun 2026. Multiyears mulai Desember kemarin, dilakukan pembersihan. Jadi sebenarnya ini masuknya di Desember tahun 2025 tahap persiapan, pemindahan utilitas dan lain-lain," jelas Oong.
Pihaknya berharap, pada usulan program tahun 2026 di Maret hingga April mendatang dari Pemkab Malang dapat disetujui untuk menerima bantuan IJD dari Kalipare hingga Donomulyo.
"Harapan saya tahun ini kan beda tahun, kalau kemarin kan 2025 yang dimulai Desember sampai 2026 nyambung. Setelah itu selesai maka disambung lagi dengan Inpres tahun 2026 ini lagi. Entah nanti dapat berapa ya kita bersyukur lah. Banyak daerah yang nggak dapat, makanya kita bersyukur bisa dapat," pungkas Oong.
