JATIMTIMES - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Malang Dwi Sucipto menginginkan program-program Malang Makmur di bidang pendidikan yang digagas oleh Bupati Malang HM. Sanusi dan Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto dapat berlanjut. 

Pasalnya, menurut Dwi banyak pencapaian di bidang pendidikan yang telah dilakukan oleh Sanusi bersama Didik Gatot Subroto selama menjabat sebagai pimpinan daerah Kabupaten Malang di bawah naungan visi misi Malang Makmur. 

Pihaknya pun sempat mengilustrasikan bahwa Ketua PGRI Kabupaten Malang sebenarnya adalah Bupati Malang HM. Sanusi dan Wakil Ketua PGRI Kabupaten Malang yakni Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Suwadji. 

"Saya hanya simbol saja karena secara de jure nya saya jadi ketua, tapi semua aspirasi, semua keluhan itu langsung ditindaklanjuti bahkan dieksekusi oleh Pak Bupati Sanusi," ungkap Dwi kepada JatimTIMES.com. 

Pihaknya menyebut, bahwa Sanusi juga telah mendapatkan bintang penghargaan Dwija Praja Nugraha dari Presiden RI Joko Widodo pada peringatan HUT ke-77 PGRI di Kota Semarang, Jawa Tengah pada 3 Desember 2022 lalu. 

"Jadi layaklah beliaunya, karena perhatiannya terhadap pendidikan sangat besar," kata Dwi. 

Menurut Dwi, perhatian Sanusi terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Malang sangatlah besar. Yakni memberikan dukungan berupa tambahan insentif untuk guru honorer menjadi Rp 500 ribu per bulan. 

Kemudian mencanangkan para siswa yang lulus dari sekolah-sekolah di Kabupaten Malang nilainya rata-rata harus mencapai sembilan. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk atensi dari Sanusi terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Malang. 

"Lalu terbukti penilaian kinerja di bidang pendidikan dari Ombudsman, Kabupaten Malang mendapatkan nilai 88 dari yang sebelumnya diawal menjabat hanya 32," ujar Dwi. 

Selanjutnya, Sanusi juga dinobatkan sebagai Bapak Pelopor Relokasi Tenaga Kependidikan. Pasalnya di tahun 2023 lalu, kata Dwi, ada 212 guru yang direlokasi ke lembaga pendidikan yang dekat dengan rumah. 

"Tanggal 21 September 2023 itu diserahkan di sini secara simbolis itu 212 guru. Setelah itu berbentuk surat perintah tugas atau SPT oleh kepala dinas," ujar Dwi. 

Kemudian di tanggal 28 November 2023, mendapatkan balasan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) RI bahwa Bupati Malang HM. Sanusi diizinkan untuk melakukan relokasi penempatan guru-guru tersebut. 

"Akhirnya Bulan Maret 2024 kemarin didefinitif kan sudah SK Bupati. Jadi sudah sah," tutur Dwi. 

Pihaknya mengatakan, cara ini terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsung para tenaga pendidik atau guru dalam melangsungkan proses belajar mengajar. Pasalnya, banyak guru yang harus mengajar di sekolah yang jauh dari rumahnya. Hal ini merupakan hasil penempatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. 

"Orang Ngantang ditempatkan di Pagak yang jaraknya 93 kilometer. Padahal dia umumrnya sudah 53 tahun, dia jadi honorer sudah lama dan udah bercucu," kata Dwi. 

Dwi pun mengklaim bahwa dari seluruh daerah di Indonesia, hanya di Kabupaten Malang yang mampu merelokasi guru-guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lokasi yang dekat dengan rumahnya.  

"Ini diakui atau tidak se-Indonesia harus mengakui dan dari pusat harusnya menganugerahi lagi bupati pelopor relokasi karena satu-satunya," tegas Dwi. 

Sementara itu, ketika disinggung perlukah Sanusi melanjutkan program-program terbaiknya di bidang pendidikan di periode selanjutnya, Dwi pun mengatakan bahwa program-program baik tersebut harus dilanjutkan. 

"Ya pokoknya begitu. Kami berharap program-program yang baik ini dapat berlanjut. Siapapun bupatinya, peribahasanya begitu," pungkas Dwi.