JATIMTIMES - Dari pusaran perang dan pemberontakan, Pangeran Mangkubumi akhirnya menapaki jalur damai yang mengukuhkan kedudukannya sebagai pemimpin sejati. Tanggal 13 Februari 1755 diukir dalam sejarah sebagai saat ditandatanganinya Perjanjian Giyanti, sebuah langkah monumental yang menandai resmi berdirinya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Menggali akar sejarah, kita menemukan kerajaan Islam bernama Mataram yang kuat di Jawa bagian tengah-selatan pada akhir abad ke-15. Namun, kewibawaannya tergerus oleh intervensi Kumpeni Belanda, memicu gelombang perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi. Bersama tokoh-tokoh setia, ia menentang penjajah serta beberapa elemen lokal yang terpengaruh oleh kepentingan Belanda.

Baca Juga : Perjanjian Giyanti: Dari Peperangan ke Damai, Mangkubumi Menguatkan Kedudukan sebagai Sultan Yogyakarta

Perjalanan panjang dari medan perang hingga meja perundingan membawa Mangkubumi ke puncak kejayaan. Perjanjian Giyanti bukan sekadar kesepakatan, tapi puncak dari perjuangan panjang dalam mendapatkan pengakuan kekuasaan. Dengan tinta pena, Mangkubumi resmi menjadi Sultan Hamengkubuwono I, meneguhkan eksistensi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai negara merdeka yang berdaulat.

Perjanjian Giyanti, yang diteken pada tanggal 13 Februari 1755 (Kemis Kliwon, 12 Rabingulakir 1680 TJ), mencatat momen bersejarah di mana Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua entitas yang mandiri. Di satu sisi, Kasunanan Surakarta Hadiningrat dipimpin oleh Susuhunan Paku Buwono III, sedangkan di sisi lain, terbentuklah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah kepemimpinan Pangeran Mangkubumi, yang kemudian diangkat menjadi Sultan Hamengku Buwono I.

Pembagian ini mengisyaratkan sebuah babak baru dalam sejarah Jawa, di mana dua pusat kekuasaan berdiri kokoh dengan identitas dan kedaulatan masing-masing. Surakarta dan Yogyakarta, dua nama yang sejak itu melekat kuat dalam narasi kemegahan dan kekayaan budaya Jawa, memulai perjalanan mereka sebagai pusat-pusat kekuasaan yang mendalam dan berpengaruh.

Sebelumnya, saat Perang Suksesi Jawa III mencapai puncak, pasukan pemberontak di bawah pimpinan Mangkubumi semakin mengukuhkan posisinya. Dalam gelombang perang yang terus berkecamuk, Mangkubumi memutuskan untuk memindahkan markasnya ke Yogyakarta, sebuah langkah yang sarat akan simbolisme sejarah. Yogyakarta, tempat di mana dahulu leluhurnya Ki Ageng Pamanahan dan Panembahan Senopati membabat Alas Mentaok menjadi sebuah Negara yang bernama Mataram.

Pada akhir tahun 1749, di tengah ketegangan peperangan, Mangkubumi dengan tegas mendeklarasikan dirinya sebagai raja baru Mataram dengan gelar Susuhunan Pakubuwono III. Keputusan ini bukanlah tanpa pertimbangan, mengingat keadaan Pakubuwono II di Surakarta yang sedang sakit keras. Awalnya, Mangkubumi enggan untuk mengambil alih tahta jika Pakubuwono II masih hidup, tetapi tekanan dari ibunya, Sambernyawa, dan para pembesar pemberontak membuatnya mengubah pikiran. Artinya, Kerajaan Mataram Islam sejatinya sudah terpecah menjadi dua sejak 1749, namun baru mendapat pengesahan pada 13 Februari 1755 dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti.

Sebagai Pakubuwono III, Mangkubumi mendapatkan dukungan yang kuat dari pemimpin pusat-pusat keagamaan di Mataram. Pemimpin keagamaan dari berbagai wilayah datang ke Yogyakarta untuk memberikan doa-doa restu atas kepemimpinan barunya. Selamatan besar pun digelar sebagai ungkapan syukur dan permohonan keselamatan bagi Mangkubumi sebagai raja baru.

Dalam upacara tersebut, Mangkubumi tidak hanya mengukuhkan dirinya sebagai raja, tetapi juga mengangkat keponakannya, Pangeran Sambernyawa, sebagai senopati dan patihnya. Ia juga melakukan pengangkatan sejumlah pejabat kerajaan, memberikan gelar Kiai Ngabdullah kepada penghulu kerajaan, serta memberikan gelar untuk pejabat baru di bidang hukum (jaksa).

Namun, ketika Pakubuwono II meninggal dunia, terjadi peristiwa yang cukup membingungkan. Di Surakarta, putra mahkota Raden Mas Suryadi diangkat menjadi Pakubuwono III, menyebabkan adanya dua raja dengan gelar yang sama di Mataram. Yang mengejutkan, laporan Belanda menyebutkan bahwa jumenengan Mangkubumi sebagai Pakubuwono III di Yogyakarta dihadiri oleh lebih banyak pembesar dibanding jumenengan putra mahkota di Surakarta.

Peristiwa ini menjadi awal dari terbaginya Kerajaan Mataram Islam menjadi dua, sebuah fakta sejarah yang jarang disorot. Meskipun demikian, kedua raja, Pakubuwono III dari Yogyakarta dan Pakubuwono III dari Surakarta, masing-masing melanjutkan kepemimpinan mereka di wilayah yang mereka kuasai, membawa perubahan dan cabaran tersendiri dalam sejarah panjang Mataram. Perang terus berjalan dan berakhir damai dengan Perjanjian Giyanti dimana Mangkubumi akhirnya mendapat pengakuan sebagai penguasa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Setelah tinta perjanjian mengukir masa depan dua kerajaan, Yogyakarta dan Surakarta, langkah berikutnya adalah pertemuan yang krusial antara Sultan Yogyakarta dan Sunan Surakarta di Lebak, Jatisari, pada tanggal 15 Februari 1755. Di tengah gemuruh alam, dibahaslah landasan yang akan membentuk kebudayaan masing-masing kerajaan, dikenal dengan nama Perjanjian Jatisari.

Dalam pertemuan yang sarat makna ini, tak hanya hal-hal praktis seperti tata cara berpakaian atau bahasa yang menjadi sorotan, namun juga aspek yang lebih mendalam seperti gamelan, tari-tarian, dan adat istiadat turut menjadi fokus pembahasan. Di panggung budaya ini, Sultan Hamengku Buwono I memilih untuk menjaga tradisi lama Mataram yang kaya akan kearifan lokal.

Sementara itu, Sunan Pakubuwono III memilih jalur yang berbeda, dengan memberikan ruang bagi modifikasi dan kreasi baru dalam budaya yang ia bentuk. Titik temu antara tradisi lama dan inovasi baru ini menjadi pangkal perjalanan dua kerajaan yang unik dalam perkembangan budaya, membentuk ciri khas yang membedakan antara Yogyakarta dan Surakarta dalam peta kekayaan budaya Jawa.

Baca Juga : Kabar Baik! Avatar Season 2 Langsung Digarap Netflix

Pada tanggal 13 Maret 1755 (Kemis Pon, 29 Jumadilawal 1680 TJ), suara gemuruh proklamasi menggema di tanah Yogyakarta, menandai awal dari perjalanan baru bagi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Di hari yang bersejarah ini, Sultan Hamengku Buwono I membangun pijakan kuat untuk masa depan kerajaannya.

Tak lama setelah proklamasi, pada tanggal 9 Oktober 1755, dimulailah pembangunan megah Keraton Yogyakarta. Sebuah proyek monumental yang membutuhkan hampir satu tahun lamanya untuk merampungkannya. Selama masa pembangunan, Sultan Hamengku Buwono I dan keluarganya menghuni Pesanggrahan Ambar Ketawang, menanti dengan sabar keagungan istana yang sedang terwujud. Dalam pembangunan ini, Sultan Hamengkubuwono I juga tampil sebagai arsitek dibantu Bupati Wedana Madiun, Raden Ronggo Prawirodirdjo I.

Puncak dari pembangunan ini terjadi pada tanggal 7 Oktober 1756 (Kemis Pahing, 13 Sura 1682 TJ), ketika Sri Sultan Hamengku Buwono I bersama keluarga dan pengikut setianya memasuki pintu gerbang Keraton Yogyakarta. Dalam kalender Tahun Jawa, momen bersejarah ini ditandai dengan sengkalan yang mengisyaratkan kebesaran dan kekuatan: Dwi Naga Rasa Tunggal dan Dwi Naga Rasa Wani. Dengan langkah teguh dan semangat yang berkobar, Yogyakarta menyambut masa depannya dengan penuh harapan dan kebanggaan.

Sepanjang perjalanan sejarah, Kasultanan Yogyakarta merasakan gelombang pasang surut, terutama terkait dengan campur tangan pemerintah kolonial yang terus mengintai. Pada tanggal 20 Juni 1812, bayangan ancaman mewujud dalam serangan Inggris yang berhasil menembus pertahanan keraton. Akibatnya, Sultan Hamengku Buwono II terpaksa mengakhiri masa kepemimpinannya, dipaksa turun tahta oleh kekuatan asing.

Dalam kekosongan kekuasaan yang muncul, Sri Sultan Hamengku Buwono III dihadapkan pada tekanan yang sama. Bagian wilayah Kasultanan pun terpaksa diambil alih dan diberikan kepada Pangeran Notokusumo, putera dari Sultan Hamengku Buwono I, yang diangkat sebagai Adipati Paku Alam I oleh pihak Inggris.

Wilayah yang jatuh ke tangan Paku Alam I mencakup sebagian kecil dari pusat kerajaan dan mayoritas dari daerah Adikarto di Kulonprogo bagian selatan. Daerah ini memiliki otonomi dan hak untuk diwariskan kepada keturunan Pangeran Notokusumo. Sejak tanggal 17 Maret 1813, berdirilah Kadipaten Pakualaman, menandai babak baru dalam sejarah Jawa yang dipenuhi dengan perubahan dan dinamika politik.

Setelah lahirnya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Yogyakarta menjadi saksi dari gelombang perubahan yang menghempasnya. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan cepat menyampaikan selamat atas kebangkitan republik kepada para proklamator kemerdekaan, menandai dukungan penuh dari Kasultanan Yogyakarta terhadap perjuangan kemerdekaan.

Pada tanggal 5 September 1945, sebuah amanat bersejarah dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII, menyatakan bahwa wilayah kerajaan mereka adalah bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Penerimaan amanat ini mendorong Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Sukarno, untuk menetapkan bahwa Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam memiliki peran penting sebagai dwi tunggal yang memegang kekuasaan atas Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Meskipun sempat terombang-ambing dalam beberapa tahun, status keistimewaan DIY semakin kokoh dengan disahkannya Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Dengan langkah ini, harapan tumbuh bahwa segala kekayaan budaya yang terwariskan dari Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman akan terus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang.