MALANGTIMES - Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan langkah konkret dalam transparansi anggaran dengan mulai menerapkan sistem keuangan berbasis elektronik atau online. Sosialisasi sistem tersebut sudah dilakukan Juli 2017 lalu di Pendapa Agung Kabupaten Malang Jalan KH Agus Salim Nomor 07 Malang.
Terkait hal ini, Inspektur Kabupaten Malang Tridiyah Maistuti mengatakan bahwa upaya memaksimalkan sistem keuangan online perlu dukungan beberapa aspek, terutama infrastruktur yang memadai.
Baca Juga : Panduan Berobat ke Melaka Malaysia, Destinasi Berobat Luar Negeri Favorit Orang Indonesia
"Bapak Bupati Malang Rendra Kresna sangat mendukung dari sisi anggaran. Tetapi kan sistem keuangan elektronik ini bukan hanya soal anggaran. Juga kesiapan infrastruktur, khususnya teknisi operator. Makanya, kami masih dalam tahap menuju ke sistem keuangan berbasis elektronik, " kata Tri, panggilan Tridiyah Maistuti, ditemui di sela-sela Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di El Hotel Jalan Bukit Palem Raya No 1&3 Green Hills Residence Karangploso, Kabupaten Malang, Kamis (7/12/2017).
Soal anggaran sistem keuangan elektronik Pemkab Malang ini, Tri tidak menyebut angka. Ia hanya mengatakan jumlahnya memadai untuk pengembangan sebuah sistem keuangan elektronik. Sistem pengelolaan keuangan berbasis elektronik di Pemkab Malang di antaranya adalah e-monev, e-musrenbang, e-renstra, dan e-sakip. Selain itu, ada sistem e-planning, e-budgeting, e-tax, dan e-BPHTB.
"Dari 25 dinas yang ada di Pemkab Malang saat ini, rata-rata sudah mulai berjalan. Tapi memang belum menyeluruh jika dibandingkan dengan sistem keuangan elektronik yang diberlakukan Pemerintah Kota Surabaya," papar dia.
Meski tak menyebut dinas-dinas mana saja yang mulai menerapkan sistem keuangan secara online, Tri mengatakan secara umum kendala pelaksanaan sistem ialah soal infrastruktur. "Nah, makanya ini kami kan rancang metodologi untuk penerapan sistem keuangan online ini seperti apa. Tahun 2018 mendatang kita harapkan semua sudah bisa dilaksanakan sepenuhnya," ucap dia.
Baca Juga : Dari 500 Jadi 5.000, 11 Tahun Alfamart Rangkul Masyarakat Malang
Sementara itu, aturan terkait penerapan sistem keuangan elektronik berbasis teknologi informasi di pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Di aturan itu disebutkan bahwa teknologi informasi sebagai suatu sarana/piranti yang digunakan dalam pengolahan laporan dengan mendayagunakan keahlian (brainware), piranti lunak (software), dan piranti keras (hardware) yang dioperasikan dengan prosedur tertentu.
Memang dalam menerapkan sistem keuangan elektronik, beberapa daerah di Indonesia sempat diterpa berbagai kendala. Namun, akhirnya mereka sukses menerapkan sistem itu. Sebut saja Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, Pemerintah Kota Bandung, dan Pemerintah Kota Surabaya. (*)
