Jurusan Psikologi FISIP UB Bersama Kemendagri Gelar Webinar Toleransi Kunci Perdamaian NKRI

Sep 02, 2021 17:04
Dirjen Otda Kemendagri RI, Dr. Akmal Malik Piliang, M.Si. (Foto: Dok Istimewa)
Dirjen Otda Kemendagri RI, Dr. Akmal Malik Piliang, M.Si. (Foto: Dok Istimewa)

JATIMTIMES - Salah satu tantangan untuk memajukan Indonesia ialah menjaga perdamaian dan toleransi di Tanah Air. Perdamaian yang tercipta dari adanya toleransi atas berbagai perbedaan suku, agama, ras, dan adat-istiadat.

Menjaga perdamaian dan melestarikan toleransi adalah kewajiban semua pihak, mulai dari individu warga negara, masyarakat, lembaga pemerintahan, hingga institusi pendidikan. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang toleransi dan menjaga perdamaian, Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Good Governance, Jurusan Psikologi FISIP Universitas Brawijaya (UB) telah melaksanakan webinar dengan tema Toleransi Kunci Perdamaian NKRI pada hari Sabtu, 28 Agustus 2021.

Webinar ini menghadirkan 2 peneliti KJF Good Governance yakni Dr. Ika Widyarini, MLHR., Psikolog dan Ali Mashuri, S.Psi., M.Sc., Ph.D. Selain itu, juga mengundang secara khusus Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Akmal Malik Piliang, M.Si.

Peneliti dan Akademisi Jurusan Psikologi FISIP UB, Ali Mashuri, S.Psi., M.Sc., Ph.D.

Dr. Ika Widyarini, MLHR. menjelaskan, bahwa faktor utama yang memengaruhi toleransi ialah menghargai perbedaan apapun perbedaan itu. Pembentukan toleransi dari aspek individu tidak bisa hanya melalui pendidikan formal atau kurikulum formal, namun juga harus diawali oleh keluarga yakni orangtua.

Orangtua merupakan bagian dari keluarga inti yang paling banyak berinteraksi dengan anak-anak sejak dini. Oleh sebab itu, pengarahan, bimbingan, dialog dan tauladan harus dimulai dari orangtua untuk memberi pemahaman pada anak tentang adanya perbedaan dalam hidup yang harus dihargai.

Sementara, Ali Mashuri, S.Psi., M.Sc., Ph.D. dari aspek kelompok dan sosial memaparkan penelitiannya tentang toleransi di Indonesia. Menurutnya, keragaman agama, budaya, etnis dan geografi merupakan kenyataan sosial yang melandasi pentingnya menjaga dan memelihara toleransi antarkelompok demi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Webinar UB

Toleransi terjadi saat masing-masing kelompok menghargai 1 sama lain dalam mengekspresikan nilai-nilai dan budaya mereka, terlepas bahwa masing-masing kelompok mungkin merasakan adanya perbedaan, tidak menyukai, dan tidak menyetujui nilai-nilai dan budaya mereka masing-masing.

Ali juga menambahkan bahwa toleransi dari aspek kelompok dan sosial dapat dikuatkan melalui kurikulum Pendidikan dan lingkungan sosial. Penguatan kurikulum ini, dapat diwujudkan dalam bentuk pendidikan multikulturalisme yang dilaksanakan pada semua tingkatan pendidikan.

Sedangkan, penguatan lingkungan sosial bisa diwujudkan dalam bentuk inklusivisme bermasyarakat yang dimulai dari lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pendidikan yang menghargai perbedaan dan keragaman. Hanya saja perlu ditekankan bahwa agar tidak mengarah ke permisivisme, toleransi dan strategi-strategi untuk mempromosikannya harus tetap memperhatikan konteks ke-Indonesia, sehingga tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara.

Adapun dari aspek kebijakan dan usaha-usaha meningkatkan toleransi, Dirjen Otda Kemendagri, Dr. Akmal Malik Piliang, M.Si., menjelaskan masa depan otonomi daerah dan tantangannya di tengah potensi konflik di Indonesia. Akmal menjelaskan bahwa tantangan terkait kebijakan adalah regulasi yang belum sempurna atau interpretasi dalam menerjemahkan turunan aturan yang belum seragam oleh daerah, sehingga menyebabkan peraturan yang ada kerap mengalami kesulitan untuk dijalankan.

Selain itu, dalam Webinar yang dimoderatori oleh Sukma Nurmala, S.Psi., M.Si., ini, Akmal  juga memaparkan lebih lanjut tentang obesitas regulasi yakni banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat dan daerah. Salah satunya, hal itu muncul akibat dampak pilkada langsung yang berkaitan erat dengan piutang politik.

Webinar UB1

“Oleh karena itu, kami di Ditjen Otda, berusaha melakukan pendampingan dan pembinaan kepada daerah agar menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan pusat. Pada titik ini, komunikasi menjadi penting. Komunikasi menjadi kunci kelancaran dan efektivitas program maupun implementasi kebijakan pemerintah dalam konteks NKRI", jelas Akmal.

Kegiatan Webinar “Toleransi Kunci Perdamaian NKRI” ini diikuti dari berbagai kalangan, mulai mahasiswa, akademisi, peneliti, hingga perwakilan daerah. Dengan adanya kegiatan webinar-webinar yang mengangkat isu toleransi ini, diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga keragaman yang ada di Indonesia.

Topik
Universitas Brawijayailmuwan arab
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru