INDONESIATIMES- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly akhirnya angkat bicara soal acara kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Seperti diketahui, Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sempat melakukan safari ke kantor Kemenkumham terkait kudeta ini.

Dalam hal ini, Yasonna menegaskan pemerintah akan bertindak profesional terkait isu KLB Demokrat. "Kami akan bertindak profesional sesuai ketentuan perundang-undangan," ujar Yasonna.

Lebih lanjut, Yasonna menilai jika isu KLB ini sebagai masalah internal partai. Ia mengatakan jika belum ada dokumen apa pun yang diterima Kemenkumham terkait hasil KLB PD di Deli Serdang beberapa waktu lalu.  

Di sisi lain, Yasonna justru menyampaikan pesan kepada Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan AHY. Yasonna berpesan agar SBY dan AHY tidak main serang tandap dasar terkait KLB tersebut.  

"Kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin waktu, apa saya pesan, tolong SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini. Tunggu saja. Kita objektif kok. Jangan main-main serang-serang yang tidak ada dasarnya," cetusnya.  

Seperti diketahui, acara yang diklaim sebagai KLB Demokrat itu menetapkan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat. Kepala Staf Presiden (KSP) tersebut dipilih dengan mekanisme pemilihan voting berdiri pada KLB yang digelar Jumat (5/3/2021).

Pengamat sebut lonceng kematian PD di tangan Yasonna

Pengamat politik Saiful Mujani turut menyoroti kisruh PD yang menggelar KLB di Deli Serdang. Ia mengaku prihatin dengan tindakan tersebut hingga pengangkatan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat.  

Saiful lantas berkata jika nasib PD kini berada di tangan Yasonna. Jika Yasonna mengeluarkan SK kepengurusan Moeldoko, kata Saiful, maka AHY akan sulit ikut dalam Pemilu 2024.  

"Setelah KSP Moeldoko ditetapkan jadi ketua partai Demokrat lewat KLB maka selanjutnya tergantung negara, lewat menkumham dari PDIP, Yasona, mengakui hasil KLB itu atau tidak," ujarnya di akun Twitter-nya, @saiful_mujani.

Jika nantinya Yasonna mengakui kepengurusan Demokrat versi Moeldoko, Saiful menyebut hal tersebut merupakan pertanda PD akan benar-benar mati.

"Kalau mengakui, dan membatalkan kepengurusan PD AHY, lonceng kematian PD makin kencang," jelasnya.  

Saiful melanjutkan, seandainya Yasonna mensahkan kepengurusan Demokrat versi Moeldoko dan kubu AHY mempermasalahkannya ke pengadilan, hal itu juga bukan perkara mudah.

Sebab, ia menilai akan ada proses panjang meski kubu AHY memiliki legalitas sekalipun.

"PD Ahy selanjutnya akan menggugat ke pengadilan, dan ini biasanya hanya bisa selesai di Mahkamah Agung. Berarti itu bisa makan waktu lama, bisa sampai melewati deadline daftar pemilu 2024. Katakanlah Demokrat KSP Moeldoko yang bisa ikut pemilu. Lalu bagaimana peluangnya?" jelasnya.