MALANGTIMES - Penanganan kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Malang yang dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang tak luput dari pantauan dewan. Wakil rakyat ini memberikan dukungan pada penuntasan kasus pengadaan sapi di tahun 2017-2018 tersebut. 

 "Ya agar semuanya menjadi jelas dan terang benderang dan berharap agar semua pihak menghormati proses hukum yang berlaku," kata Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, Sabtu (16/1/2021)

Baca Juga : Reskrim Gelar Sertijab, Kapolresta Malang Tekankan Hal Ini

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang ini juga mengatakan, kasus yang ditangani Kejari Kota Malang ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi RPH. Agar pengelolaan perusahaan milik Pemkot Malang harus dilakukan secara profesional sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Ke depannya juga, PD RPH akan berubah menjadi Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas). Yang nantinya akan mengelola beberapa jenis usaha selain jasa pemotongan hewan. Seperti agribisnis, industri pengolahan, perdagangan besar dan kecil, pengangkutan dan pergudangan.

"Maka dari itu, sangat dibutuhkan profesionalitas dalam bekerja, dan tidak boleh asal-asalan," ujarnya

Baca Juga : Berhasil Ungkap 2 Kasus Tabrak Lari, Polres Batu Raih Penghargaan Polda

"Semua harus dilakukan dengan sistem yang jelas, aturan dan prosedur kerja yang jelas dan harus memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan BUMD milik daerah karena berorientasi ke profit untuk memberikan PAD ke kas daerah," imbuhnya.