Ilustrasi sengketa kepengurusan Dekopin (Ist)
Ilustrasi sengketa kepengurusan Dekopin (Ist)

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah memutus perkara 160/Pdt.G/PTUN/JKT dengan mengabulkan gugatan HM. Nurdin Halid (Ketua Dekopin dua periode) terkait legalitas kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Sri Untari Bisowarno.

Putusannya, menyatakan Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PEP.PP.06.03-1017 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pendapat Hukum yang ditujukan kepada Ketua Umum Dekopin tidaklah sah.

Baca Juga : CCTV Ciduk Wajah dan Pelat Nomor Maling Tanaman Hias di Malang

Terhadap putusan tersebut, tim kuasa hukum dari Sri Untari Bisowarno, selaku Ketua Dekopin, mengajukan banding atas putusan tersebut guna mendapatkan keadilan yang berkepastian hukum.

Syamsul Huda Yudha, SH, MH, tim kuasa hukum Dekopin mengatakan, meskipun oleh PTUN Jakarta pendapat hukum tersebut dinyatakan tidak sah, akan tetapi secara hukum Dr. Sri Untari Bisowarno tetap sah menjabat sebagai Ketua Umum Dekopin yang dipilih berdasarkan hasil Munas Dekopin di Makassar.

Munas tersebut digelar sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dekopin yang telah mendapatkan pengesahan dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 6/2011 dan sebelum ada penyelesaian secara internal atas Keputusan Peradilan Perdata, maka kepemimpinan Nurdin Halid di Dekopin tidak sah. 

Putusan PTUN No. 160/PDT.G/2020/PTUN.JKT tanggal 12 Januari 2021 itu, mengandung unsur kekeliruan terkait penentuan apakah Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia Nomor: PPE.PP.06.03-1017 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pendapat Hukum termasuk dalam kategori suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Padahal, sesuai Pasal 1 ayat 9 Undang-undang nomer 51 tahun 2009  tentang pasal Perubahan Kedua Atas Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan demikian Pendapat Hukum bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

"Legal opini ini digugat pihak Nurdin Halid di PTUN. Legal opini ini dianggap pendapat hukum yang merupakan penetapan tertulis, atau obyek TUN sehingga harus dibatalkan. Namun batal tidaknya legal opini itu tidak berpengaruh dengan sah tidaknya Bu Sri Untari sebagai Ketua Dekopin," bebernya.

Sementara itu, gugatan ini dijelaskan Syamsul bermula dari Munas di Makassar pada November 2019. Saat itu, dijelaskannya jika bunyi undangan dalam Munas tersebut berbunyi dalam rangka  pelaksanaan pertanggungjawaban ketua umum Dekopin dahulu dan juga pemilihan ketua umum Dekopin yang baru.

"Ketika di undangan isinya hanya itu, maka hadirlah semua. Namun ternyata di situ Nurdin Halid menginginkan kembali untuk memimpin Dekopin periode 2019-2024. Padahal jika dilihat pada anggaran dasar, masa kepemimpinan itu satu periode 5 tahun dan hanya bisa dilakukan maksimal 2 kali. Dan itu diatur dalam pasal 19  ayat 3 Anggaran Dasar Dekopin," jelasnya.

Anggaran dasar ini bukanlah anggaran dasar biasa. Sebab, anggaran dasar Dekopin ini disahkan oleh Keputusan Presiden (Keppres) nomor 6 tahun 2011. Dan Keppres tersebut masihlah berlaku sebelum dicabut oleh Presiden. Kendati aturan jelas, namun oleh pihak Nurdin Halid justru ditabrak dan akan mengubah pasal tersebut agar tidak menghambatnya untuk bisa kembali menjadi Ketua Umum Dekopin.

Baca Juga : Tak Kantongi IMB, 17 Pengusaha di Kota Batu Dijatuhi Denda Rp 38,8 Juta

Namun sejatinya, jika perubahan AD/ART itu tidak boleh dilakukan didalam Munas. Perubahan AD/ART hanya dapat dilakukan pada Musyawarah Nasional (Munas) yang khusus diselenggarakan untuk mengubah Anggaran Dasar. Hal itu sesuai dengan pasal 33 anggaran dasar Dekopin.

"Hanya di Munas Khusus untuk perubahan. Tapi itupun tentunya yang tidak dirubah adalah batasan kepemimpinan. Filosofinya mungkin para pendiri dahulu dilakukan pembatasan supaya tak ada kesewenang-wenangan. Saya pikir itu kajian filosofisnya di semua organisasi termasuk juga pemerintahan," terangnya.

Kemudian, dalam forum tersebut, salah seorang calon Ketua Umum Dekopin Fadhel Muhammad keluar dari forum tersebut karena agenda Munas yang telah melenceng. Setelah itu, Munas dilanjutkan kembali untuk memilih Sri Untari Bisowarno selaku Ketua Umum Dekopin.

"Jika pun perubahan anggaran dasar digunakan oleh mereka, tentunya akan ada konsekuensi hukum, karena disahkan oleh pemerintah. Pada pasal 36 anggaran dasar, bahwa anggaran dasar yang berlaku adalah anggaran dasar yang telah disahkan oleh pemerintah. Yang sah ya anggaran dasar yang ada pengesahan dari Keppres 6 tahun 2011," bebernya.

Hanya saja memang dualisme kepengurusan ini, harusnya diselesaikan secara internal dan sudah difasilitasi oleh Menteri Koperasi, namun belum selesai. Namun dalam prosesnya pihak Nurdin Halid mengirimkan surat kepada Menkumham melalui Dirjen Perundangan-Undangan. Dari situ kemudian terdapat forum grup diskusi yang dihadiri oleh para pakar terkait permasalahan tersebut. Dan di situ para pakar juga menegaskan kepemimpinan yang sah adalah Sri Untari Bisowarno.

"Dan kemudian Menkumham melalui Dirjen PP tadi memberikan legal opini yang ini digugat oleh pihak Nurdin Halid di PTUN," pungkasnya.