Masuk PSBB Jawa-Bali, 3 Kepala Daerah Malang Raya Rakor Bahas Ini

Jan 07, 2021 13:22
Ilustrasi. (Foto: Source google).
Ilustrasi. (Foto: Source google).

MALANGTIMES - Instruksi pemerintah pusat yang kembali akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jawa dan Bali ditindaklanjuti oleh tiga daerah di Malang Raya.

PSBB yang bakal diberlakukan mulai  11 sampai 25 Januari 2021 mendatang ini dimaksudkan sebagai langkah menekan penularan covid-19.

Baca Juga : Pemuda Blumbungan Bergerak bersama PSBB Gandeng Jurnalis Pamekasan Gelar Khitan Gratis, Ini Syaratnya

 

Tiga daerah di Malang Raya, yakni Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang, mengadakan rapat koordinasi (rakor) terkait kesiapan pelaksanaan PSBB tersebut hari ini (Kamis, 7/1/2021) di Balai Kota Malang.

Wali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan, ketiga daerah sejatinya mengikuti instruksi dari pemerintah pusat yang tertuang dalam Aturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 1 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Namun, dalam beberapa aturan yang diberlakukan, ada yang dilakukan modifikasi. Misalnya penerapan WFH (work from home) di areal perkantoran hingga pembatasan aktivitas di keramaian dan tempat usaha.

"Untu peraturannya, 25 persen WFO (work from office)  itu kita pakai, WFH 75 persen. Kalau terkait warung, resto dan lainnya, di aturan sana (pemerintah pusat) dibatasi 25 persen. Kita pakai akses 50 persen dari total kapasitas tempat," ujarnya.

Hal lainnya yang juga dilakukan penyesuaian yakni terkait pembatasan jam malam. Jika di aturan pusat ditetapkan maksimal jam malam pukul 19.00, di Malang Raya nantinya akan meneruskan ketentuan dari Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur melalui Sekda Pemprov Jatim No: 736/24068/013.4/2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan pada Pelaksanaan Kegiatan Libur Akhir Tahun Baru 2021. "Jamnya juga akan kita sesuaikan. Kita pakainya pukul 20.00, meneruskan SE dari gubernur," imbuh Sutiaji.

Pembatasan lainnya berkaitan dengan aktivitas di tempat ibadah. Yakni diatur maksimal 20 persen dari kapasitas dalam aturan pusat. Namun Malang Raya menyepakati 50 persen. "Pembatasan-pembatasan lain seperti tempat ibadah, kita 50 persen. Jadi, ini tidak seperti PSBB awal," jelas Sutiaji.

Artinya, dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tersebut, setiap daerah diperbolehkan melakukan penyesuaian dalam hal pembatasan. "Iya (kami menyesuaikan), karena ada kriteria  jumlah bed kalau di kita (Kota Malang) sebetulnya jumlah bed dan ICU itu saling melengkapi," kata Sutiaji.

Baca Juga : Musrenbang Tematik Lansia, Program- program Ini Bakal Manjakan Lansia

 

Sebagai informasi, penerapan PSBB yang diterapkan pemerintah ini didasarkan pada data perkembangan penanganan covid-19. Antara lain zona risiko penularan virus corona, rasio keterisian tempat tidur isolasi dan ICU. Selain itu, pemerintah juga melihat kasus aktif covid-19 yang saat ini telah mencapai 14,2 persen.

Karena itu, pembatasan sosial di provinsi, kabupaten, atau kota harus memenuhi kriteria parameter terkait penanganan covid-19.

Sementara itu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menambahkan, apa yang telah dikoordinasikan oleh tiga daerah di Malang Raya ini akan dibahas kembali dalam rakor secara virtual bersama Forkopimda Provinsi Jawa Timur besok (Jumat, 8/1/2021).

"Kita sedang dalam memformulasikan bagaimana Malang Raya ini supaya satu ketentuan, bahasa dan akan dikomunikasikan bersama. Dan besok, itu ada rakor virtual dari forkopimda seluruh Jatim. Sehingga besok kita tunggu itu," ungkapnya.

Dalam pemberlakuan PSBB Jawa-Bali tersebut, secara garis besar pembatasan ini mengatur sejumlah kegiatan. Antara lain perkantoran, pembelajaran di sekolah, operasional pusat perbelanjaan, seni budaya, hingga peribadatan.

Topik
psbb jawa baliMALANG RAYAKota MalangKota BatuKabupaten Malang
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru