MALANGTIMES - Baru-baru ini beredar sebuah video kelompok yang mengaku sebagai oknum kepolisian memberikan dukungan terkait deklarasi Papua Barat Merdeka.
Video dukungan itu beredar melalui pesan WhatsApp, Minggu (3/1/2021). Dalam video itu dibacakan tentang pernyataan sikap mereka terhadap deklarasi Papua Barat.
Baca Juga : Front Persatuan Islam Resmi Dideklarasikan di Banten, Ini Videonya
"Mendukung pemerintah sementara negara republik federal Papua Barat yang telah dideklarasikan pada 1 Desember 2020 di Inggris," ujar pria yang mengaku sebagai "Kapolda" wilayah Saireri di video itu.
Selain itu dibacakan pula dukungan terhadap sidang parlemen yang telah digelar pada 15 Desember 2020 di Inggris.
Diketahui, dalam deklarasi Papua Barat ini ditunjuk sosok Benny Wenda sebagai presiden sementara Papua Barat.
Ada pula Edy Sanwaromi sebagai Perdana Menteri sementara Papua Barat.
Sementara Buchtar Tabuni sebagai Ketua Parlemen sementara Papua Barat.
Kelompok tersebut juga meminta agar pemerintah Indonesia segera berunding dengan pemerintah Republik Federal Papua Barat.
“Dan segera mengakui kemerdekaan negara federal Papua Barat, demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan hati nurani kami sebagai bangsa Papua, Saireri 23 Desember 2020, atas nama kepolisian nasional Papua Barat negera bagian 2 wilayah Saireri, Yohan Erimi Kapolda,”.
Seperti diketahui sebuah kelompok bernama Organisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) telah mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara "Papua Barat Merdeka".
Dalam deklarasi ini, telah dipilih seorang pria bernama Benny Wenda sebagai presiden. Bahkan, pengumuman ini disampaikan oleh Benny melalui akun Twitternya pada Selasa (1/12/2020).
Pengumuman ini, dilakukan bersamaan dengan tanggal yang diklaim sebagai hari kemerdekaan Papua Barat oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Deklarasi ini diklaim telah dilakukan di Inggris pada 1 Desember 2020.
"Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintah bersatu yang menunggu, mewujudkan semangat rakyat Papua Barat, kami siap menjalankan negara kami," ujar sosok yang mengasingkan diri di Inggris ini, dikutip dari media Inggris the Guardian.
Dilansir melalui BBC bahkan Benny mengatakan jika dalam konstitusi sementara, Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia.
Selain itu akan menjadi suar hak asasi manusia. "Hari ini, kami mengambil langkah lain menuju impian kami tentang Papua Barat yang merdeka, merdeka, dan merdeka," katanya.
Baca Juga : FPI Ganti Nama Front Persatuan Islam, Telah Resmi Dideklarasikan
Pendeklarasian Papua Barat ini tentunya menuai kontroversi dari berbagai pihak. Pemerintah Indonesia pun memberikan tanggapan terkait hal ini.
Pemerintahan lewat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan jika pemerintah tak akan tinggal diam dalam hal ini.
Bahkan telah meminta pihak berwajib untuk melakukan penegakan hukum. Di sisi lain, Mahfud menegaskan jika Benny telah melakukan tindakan makar.
"Dia telah melakukan makar. Bahkan, Ketua MPR (Bambang Soesatyo) menyebut sudah mempunyai niat dan sudah melangkah untuk melakukan makar. Pemerintah menanggapi itu dengan meminta Polri melakukan penegakan hukum," tegas Mahfud MD.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo juga menanggapi hal ini. Ia menilai jika tindakan Benny ini sebagai perbuatan makar.
"Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh ULMWP dengan mendeklarasikan kesatuan republikan dengan menjadikannya Benny Wenda sebagai Presiden Papua Barat, sudah sangat jelas merupakan perbuatan makar terhadap NKRI," ujar Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam konferensi pers 3 Desember 2020 lalu.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin turut memberikan tanggapan serupa.
Ia meminta agar pemerintah segera mengambil langkah tegas agar provokasi tanpa dasar oleh kelompok ULMWP tidak menjadi liar dalam isu sosial bermasyarakat.
Bahkan Aziz mengutuk klaim dari ULMWP pimpinan Benny yang telah mendeklarasikan Papua Barat.
Menurutnya, Papua Barat merupakan wilayah yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Tindakan para oknum atas klaim di luar kerangka NKRI adalah hal yang tidak terpuji dan tidak memiliki dasar yang jelas. Klaim sepihak seperti ini kita kutuk secara tegas," ujarnya.
