Kasus Politik Uang Pilkada Kabupaten Malang Lanjut, Status Sumiatim Jadi Terdakwa

Dec 18, 2020 19:26
Sumiatim (baju orange) saat proses penyidikan oleh Kejaksaan (istimewa)
Sumiatim (baju orange) saat proses penyidikan oleh Kejaksaan (istimewa)

MALANGTIMES - Sumiatim (45), warga asal Kecamatan Gedangan, resmi menjadi terdakwa kasus politik uang setelah melalui proses penyidikan. Bahkan berkas kasus tersebut akan segera diserahkan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Malang pada Senin (21/12/2020) besok, bersama Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Status Sumiatim dari tersangka menjadi terdakwa karena mulai dari pemeriksaan, berkas dan barang bukti sudah lengkap dan bisa naik ke meja hijau atas kasus politik uang.

Baca Juga : Perkembangan Terbaru Penanganan Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan Rizieq Shihab

"Sudah P21 (hasil penyidikan sudah lengkap). Berkas dan barang bukti dari kasus Sumiatim semuanya lengkap, Jum'at (18/12/2020) siang tadi. Dan Senin besok akan kirim berkas dari Kejaksaan Negeri ke PN," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, George Da Silva.

Nantinya, setelah berkas dan barang bukti diserahkan, Pengadilan Negeri Kabupaten Malang akan segera menjadwal persidangan perdana kasus Sumiatim itu. 

"Ya nanti langsung dijadwal dan segera disidangkan," ujarnya.

Sebagai pengingat, berdasarkan laporan masyarakat, Sumiatim ketahuan melakukan pembagian uang ke puluhan warga Kecamatan Gedangan, Selasa (8/12/2020) mulai dari pagi hingga malam hari.

Wanita 45 tahun tersebut membagikan uang sejumlah Rp 20 ribu yang dibungkus amplop dan sejumlah stiker salah satu pasangan calon (paslon) yang maju dalam Pilkada Kabupaten Malang.

Atas dasar itulah, Sumiatim langsung ditangkap tangan saat membagikan uang puluhan ribu itu oleh satgas anti money politics Polres Malang.

Baca Juga : Pelaku Pembagi Uang Pilkada Kabupaten Malang Lanjut Pengadilan, Siapa Dalang Sebenarnya?

Jika memang nantinya dalam persidangan terbukti melakukan money politics, Sumiatim terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, karena melanggar Pasal 187 A Ayat 1 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota, Bupati/Wakil Bupati.

 

 

 

Topik
kasus politik uangPilkada Kabupaten Malang 2020berita kabupaten malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru