Evaluasi Penggunaan Alokasi DBHCHT, Lebih 56 Persen Digunakan untuk Kesehatan 

Dec 16, 2020 18:53
Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Iriantoro saat memberikan sambutan, Rabu (16/12/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTIMES) 
Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Iriantoro saat memberikan sambutan, Rabu (16/12/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTIMES) 

MALANGTIMES - Menjelang akhir tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Malang melakukan evaluasi terhadap 13 jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menerima alokasi program DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) sebesar Rp 75.411.047.000. 

Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Iriantoro mengatakan bahwa dari total penggunaan alokasi program DBHCHT sebesar Rp 75.411.047.000, sebesar 56 persen digunakan untuk dunia kesehatan. 



"Kita menerima 75 Miliar lebih dan sesuai aturan yang ada, dialokasikan untuk kesehatan sebesar 56 persen lebih. RSUD Lawang, RSUD Kanjuruhan dan Dinas Kesehatan, termasuk juga di puskesmas-puskesmas. Memang diprioritaskan untuk bidang kesehatan," ungkapnya saat mengevaluasi jajaran OPD yang menerima alokasi program DBHCHT di eL Hotel Karangploso, Rabu (16/12/2020). 

Iriantoro juga menjelaskan 13 OPD yang telah menerima alokasi program DBHCHT Tahun 2020. Pertama untuk Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan hampir mencapai 100 persen. 

"Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sudah hampir mencapai 100 persen ya, tepatnya di 98,33 persen. Ada Silpa 1,67 persen," ujarnya. 

Selanjutnya disampaikan Iriantoro yang kedua yakni RSUD Kanjuruhan yang di mana sementara ini pencairannya masih di angka 60,23 persen. Untuk sisanya sedang dalam proses pencairan dan di akhir proses pencairan akan mencapai 90 persen. 

"Selanjutnya untuk RSUD Lawang sampai hari ini 91,13 persen. Kegiatan dan pencairan sudah selesai. Tinggal Silpanya 8,87 persen. Administrasi juga sudah lengkap," terangnya. 

Lanjut untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dikatakan Iriantoro bahwa pada rekapan data yang diterima masih terdapat beberapa kegiatan yang sangat minim sekali dan hanya pembayaran BPJS yang mencapai 100 persen. "Ternyata sedang dalam proses, kegiatan dan proses pencairan di akhir mencapai 96 persen," tuturnya. 

Lanjut untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang yang kegiatannya rata-rata telah mencapai angka 99 persen hingga 100 persen. "Kegiatan dan pencairan sudah mencapai 99,89 persen. Untuk SPJ nya juga sudah selesai," katanya. 

Selanjutnya juga ada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang sampai saat ini masih berada di angka persentase 80 persen. Disampaikan Iriantoro bahwa terdapat satu kegiatan yang sedang dalam proses pelaksanaan secara virtual serta juga dalam proses pencairan pendanaan yang pada saat tutup buku dapat menyerap hingga 100 persen. 

"Lebih lanjut untuk Dinas Tenaga Kerja ini 95,05 persen pada akhir Bulan November. Kegiatan dan pencairan sudah selesai. Per tanggal 15 Desember sudah menyerap mencapai 98 persen," bebernya. 

Untuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, dikatakan Iriantoro bahwa untuk saat ini kegiatan sudah mencapai 100 persen dan pencairannya di angka 81,70 persen. Namun nantinya di akhir tutup buku akan terserap sebesar 94 persen. 

Selanjutnya untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) pencairannya telah mencapai 99,12 persen. Serta terdapat kegiatan yang telah mencapai 90 persen dan sedang menunggu proses pencairan. 

Untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DLH disampaikan Iriantoro telah mencapai penyerapan sebesar 98,62 persen yang di mana seluruh kegiatan dan pencairan sudah selesai. Berarti di akhir tutup buku nanti terdapat Silpa sebesar 1,38 persen. 

Sementara itu, untuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) hingga hari ini penyerapannya 84 persen serta untuk kegiatannya telah mencapai 100 persen. 

"Pencairan sedang dalam proses yang di mana pihak Diskominfo tidak bisa menyerap hanya di listriknya, karena menyesuaikan tagihan dari PLN. Penyerapan akhir nanti sekitar 94 sampai 95 persen," terangnya. 

Sedangkan unruk Bagian Administrasi Perekonomian hingga sampai saat ini masih mencapai 67,92 persen dan untuk sisa kegiatan pada hari ini akan masuk pada laporannya. Untuk hasil akhirnya nanti pada tutup buku akan menyerap mencapai 92 persen. Sementara itu, untuk Satuan Polisi Pamong Praja dalam beberapa kegiatan dan pencairan sudah mencapai 90,37 persen. 

"Jangan dipaksakan kalau memang tidak 100 persen, jangan dipaksakan. Saya ngomong begini karena ini sudah evaluasi, kalau awal-awal harus dipaksakan," tandasnya. 

Iriantoro juga mengimbau kepada seluruh jajaran OPD yang mendapatkan program DBHCHT agar tertib melakukan proses administrasi untuk kelancaran dan transparansi bersama. 

"Pesan pak Sekda bagi teman-teman OPD yang menerima program DBHCHT ini, kegiatan terdokumentasi, administrasi terdokumentasi dengan baik dan pak sekda pesan ojok macem-macem. Berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," tutupnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
Pemerintah Kabupaten MalangDinas Lingkungan Hidupprogram DBHCHTorganisasi perangkat daerah

Berita Lainnya

Berita

Terbaru