MALANGTIMES - Polres Malang menegaskan bahwa menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 9 Desember 2020,  belum ada isu terkait potensi koinsidensi atau peristiwa yang terjadi bersamaan. 

Pilkada serentak sendiri di seluruh Indonesia akan dilaksanakan pada Rabu (9/12/2020) besok. Salah satunya di Kabupaten Malang. Di sini ada tiga pasangan calon (paslon) yang akan berebut kursi bupati dan wakil bupati Malang dari suara rakyat.

Baca Juga : BBHAR PDI P Kabupaten Malang Laporkan Kampanye Hitam ke Polres Malang

Dua di antara tiga paslon tersebut diusung oleh partai politik (parpol) dan satu paslon maju melalui jalur independen atau tanpa partai politik.

Oleh karena itu, untuk menjaga kondusivitas keamanan wilayah Kabupaten Malang, Polres Malang siaga satu dalam segala hal. Baik memetakan kerawanan konflik maupun terus mencari praktik money politics yang santer terdengar saat ini.

Namun hingga saat ini, menurut Kapolres Malang AKBP Hendri Umar, belum ada isu terkait potensi koinsidensi. Hanya 14 wilayah yang dikategorikan rawan oleh Polres Malang. Itu pun hanya terkait kondisi geografis.

"Belum ada, hanya seperti sulitnya medan untuk pengiriman logistik pilkada. Selebihnya aman-aman saja," ujar Hendri. 

Sebagai informasi, untuk mengamankan TPS, Polres Malang mendistribusikan dua petugas keamanan per TPS. Ditambah personel dari jajaran TNI dan linmas.

Baca Juga : Charta Politika Rilis Hasil Survei: Elektabilitas SanDi 44,5%, LaDub 35,4%, HC-GH 11,0%

Namun memang jika wilayah tersebut dianggap rawan, maka Polres Malang menerjunkan personel tambahan guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.  "Tergantung tingkat kerawanannya. Kalau semakin rawan, kami tambah (personelnya)," tegas kapolres.

Sebelumnya, AKBP Hendri Umar telah menyatakan bahwa anggota dari satuan Brimob akan siaga di Mapolres Malang. Hal itu untuk mengantisipasi jika nanti ada potensi konflik saat pilkada berlangsung.