Berikut Syarat Menjadi Bupati Malang Versi Paslon SanDi

Dec 04, 2020 19:23
Calon Bupati Malang dari pasangan SanDi nomor urut 1, Sanusi (kemeja putih) saat menyapa warga ketika berkampanye (Foto: Ashaq Lupito/ MalangTIMES)
Calon Bupati Malang dari pasangan SanDi nomor urut 1, Sanusi (kemeja putih) saat menyapa warga ketika berkampanye (Foto: Ashaq Lupito/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Calon Bupati Malang nomor urut satu, Sanusi atau yang akrab disapa Abah Sanusi, mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Malang, untuk jeli dalam menentukan calon pimpinan pada gelaran Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah).

”Masyarakat harus jeli dalam memilih pemimpin, harus mereka (calon pemimpin, red) yang tahu aturan,” ungkap politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Baca Juga : Jika Terpilih, Paslon SanDi Siap Lanjutkan Prestasi yang Pernah Diraih Pemkab Malang

Dijelaskan Abah Sanusi, salah satu bukti pemimpin yang tahu aturan, adalah mereka yang tidak menyalahi ketentuan birokrasi pemerintahan. ”Memang kalau tidak mengerti tata birokrasi, (pasangan calon, red) selalu bicara berdasarkan opini. Padahal kita ini (Bupati dan Wakil Bupati) berada di bawah naungan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” tegasnya.

Menurut Abah Sanusi, saat menjelang Pilkada banyak kandidat yang akan menyampaikan banyak gagasan dan terobosan hingga inovasi, demi menarik simpati calon pemilih.

Padahal apa yang disampaikan kepada masyarakat tersebut, belum tentu bisa terealisasi. Sebab keputusan yang akan diambil Pemda (Pemerintah Daerah) Kabupaten Malang, harus berlandaskan pada peraturan, Undang-undang, hingga instruksi pemerintah pusat.

”Semua (memimpin Kabupaten Malang, red) tidak bisa diartikan seperti mengelola perusahaan, tidak (seperti itu). Tidak ada (kebijakan) yang tidak mengacu pada tatanan, aturan. Menjadi Bupati itu bukan segalanya,” tegas politisi yang juga pernah mengemban amanah sebagai Wakil Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Malang ini.

Analogi sederhananya, diterangkan Abah Sanusi, apa yang menjadi instruksi pemerintah pusat harus ditaati oleh Pemprov (Pemerintah Provinsi). Sama halnya dengan kebijkan yang dibuat oleh Pemprov (Pemerintah Provinsi), juga harus ditaati oleh Pemkot (Pemerintah Kota) dan Pemkab (Pemerintah Kabupaten).

”Semua ada aturannya, jadi Kabupaten harus tunduk kepada provinsi, sedangkan provinsi juga harus tunduk ke (pemerintah) pusat,” tuturnya.

Sederet ketetapan inilah, yang menbuat Abah Sanusi mengimbau kepada warga Kabupaten Malang, untuk lebih jeli dan selektif dalam menggunakan hak pilihnya, pada gelaran Pilkada Kabupaten Malang tahun ini.

Baca Juga : Jelang Pilkada Kabupaten Malang 2020, FISIP UMM Rilis Hasil Survei Ketiga Paslon

”Jadi harus dilihat dulu, menguasai atau tidak tentang birokrasi. Ke depan apabila kami diamanahi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Malang, secara teknis pemerintahan Paslon SanDi tinggal jalan. Karena ini bukan soal perubahan, tapi melanjutkan,” ungkap sosok petahana yang juga pernah menimba ilmu di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum ini.

Sekedar informasi, hari ini (Jumat 4/12/2020) paslon SanDi dijadwalkan kembali melanjutkan agenda kampanye. Sasarannya, adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, menyapa warga, pedagang, dan kalangan ibu-ibu posyandu.

Hingga sore tadi, kandidat yang ingin mewujudkan Kabupaten Malang menjadi Malang Makmur ini, masih aktif menyapa warga yang ada di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.

 

Topik
Pilkada Kabupaten MalangBapaslon SanDi

Berita Lainnya

Berita

Terbaru