Ali Mochtar Ngabalin (Foto:  Law-Justice)
Ali Mochtar Ngabalin (Foto: Law-Justice)

MALANGTIMES - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP)  Ali Mochtar Ngabalin melaporkan mantan anggota Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Bambang Beathor Suryadi dan pengamat politik Muhammad Yunus Hanis ke Polda Metro Jaya. Keduanya diduga telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Ngabalin.  

Laporan ini bahkan sudah teregister dalam surat bernomor : LP/7209/XI/YAN2.5/2020/SPKT PMJ, tertanggal 3 Desember 2020.

Baca Juga : Komentar Pencopotan Baliho Habib Rizieq, Imam Musala Jadi Tersangka, Dijerat Pasal Berlapis

Dalam kasus ini, Bambang dan Yunus dipersangkakan dengan Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP.

Laporan ini berawal dari Bambang dan Yunus yang diuga memfitnah Ngabalin telah menjebak Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo masuk ke bui.

Merasa geram dan tak terima, Ngabalin pun akhirnya melaporkan keduanya ke Polda Metro Jaya pada Kamis (3/12/2020) malam.  

"Saya difitnah memiliki kontribusi yang berperan memenjarakan Pak Edhy Prabowo. Keluarganya mendengar hal ini sakit sekali. Karena itu, saya menyampaikan permintaan maaf atas berita bohong ini," kata Ngabalin.

Ngabalin juga menuding keduanya hendak melakukan upaya adu domba antara dirinya dengan KPK.  Hal itu juga menjadi faktor lain mengapa ia memutuskan untuk melaporkan Bambang dan Yunus.  

Baca Juga : Dua Pria Bertopi Hitam Merah, Terekam CCTV Gasak Dua Sepeda Ontel

"Saya merasa mereka sedang membenturkan saya dengan lembaga negara KPK. Karena itu, saya mengatakan kalau sekiranya di bandara, pasti KPK sudah punya data, fakta-fakta awal berita, sehingga jangan ajari KPK," ucapnya.

Kuasa hukum Ngabalin, Tazman Nasution, mengungkapkan dugaan tudingan terhadap kliennya diutarakan Bambang dan Yunus melalui media online  www.law-justice.com dan www.lapan6online.com.  Pihak Ngabalin juga turut melaporkan kedua media tersebut ke Dewan Pers.