Pertemuan antara puluhan pedagang di kawasan Kayutangan dengan eksekutif dan legislatif di Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (26/11). (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Pertemuan antara puluhan pedagang di kawasan Kayutangan dengan eksekutif dan legislatif di Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (26/11). (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Merasa tak mendapat kejelasan terkait hak mereka, puluhan pedagang di kawasan Kayutangan mendatangi Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (26/11/2020). Kedatangan mereka untuk menuntut hak kompensasi yang dikabarkan dijanjikan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, lantaran kawasan tengah dilangsungkan pembangunan proyek Kayutangan Heritage.

Keluhan dari puluhan pedagang tersebut disampaikan dalam audiensi yang dilangsungkan bersama Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika dan jajaran pimpinan DPRD Kota Malang lainnya.

Baca Juga : Salat Gunakan Bahasa Indonesia, MUI Tulungagung Lakukan Penelusuran

Perwakilan warga terdampak, Abdullah Sarino mengatakan kedatangannya bersama pedagang lainnya untuk menuntut realisasi komitmen pemerintah dalam mencarikan solusi buat warga terdampak.

Apalagi, warga yang bermata pencaharian utama di kawasan bersejarah tersebut. Dalam hal ini pihaknya juga menyerahkan surat tuntutan resmi yang ditandatangani 72 warga terdampak lainnya. "Pendapatan saya sendiri 100 persen tidak ada semenjak tutup itu. Banyak dari kami yang nganggur, bahkan sampai ada yang terpaksa cari rongsokan untuk kebutuhan hidup. Kami tunggu tanggung jawabnya, solusi pemerintah buat kami seperti apa,'' katanya.

Karenanya, warga berharap bisa segera mendapat kejelasan terkait kompensasi yang diminta setara dengan kerugian penghasilan selama proyek pembangunan Kayutangan Heritage berjalan.

Pun juga, pihaknya menginginkan adanya sosialisasi yang gamblang akan gambaran dari desain Kayutangan Heritage nantinya akan digunakan seperti apa. "Sosialisasi minim sekali, kami gak tahu proyek ini nanti buat apa. Kayak Malioboro itu kayak gimana, mau dikemanakan, apa benefitnya buat kita, apa kita masih bisa cari rejeki di sana ke depan kita kan nggak tahu. Tahu-tahu langsung ditutup tanpa ada solusi bagaimana nasib kita kedepannya,'' ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko menyatakan apa yang dikeluhkan oleh pedagang akan segera ditindaklanjuti dengan tim terkait termasuk bersama DPRD Kota Malang. Kaitannya dengan pembahasan kompensasi dan sosialisasi lebih lanjut.

"Kami akan menindaklanjuti, dan rapat pertemuan kembali dengan DPRD. Secara teknisnya nanti seperti apa, kita akan bahas dan akan kita sosialisasikan," paparnya.

Baca Juga : Diduga Tenggelam, Pemuda Asal Kabupaten Malang Belum Ditemukan Selama 2 Hari

Lebih jauh, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan untuk Pemkot Malang segera mengambil tindakan. Meski, ranah tanggung jawab proyek ini ada di tangan Pemerintah Pusat. Setidaknya, sebagai pelaksana proyek Pemkot Malang harus memikirkan kondisi warga terdampak pembangunan.

''Kami dewan menyampaikan, berapa pun anggaran asal ada untuk kompensasi pasti akan menyetujui. Bila perlu kami akan menambahkan lagi. Untuk mekanismenya seperti apa dan lewat siapa, itu yang harus dipikirkan oleh pemkot kalau mau ada kompensasi,'' terangnya.

Made berharap dalam hal ini ada pendataan warga terdampak agar bisa lebih komprehensif. Pihak lurah hingga camat setempat diminta turut aktif berkoordinasi terkait hak itu.

''Kalau saya liat yang tanda tangan di surat resmi ini ada 72 orang. Apa sudah cukup? Biar didata lagi biar tidak ada klaster baru malah jadi kegaduhan baru. Saya harap didata lebih komprehensif lagi,'' katanya.