Ilustrasi (Istimewa).
Ilustrasi (Istimewa).

MALANGTIMES - Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang terus dilakukan Pemerintah Kota Malang. Salah satunya dengan menggenjot nilai-nilai pajak seperti pajak aset tanah, yaitu dengan menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Rencananya, Peraturan Wali Kota (Perwal) Malang mengenai NJOP akan digarap tahun depan. Karena evaluasi NJOP tanah di Kota Malang belum dievaluasi selama lima tahun terakhir, dan perlu ada penyesuaian dengan kondisi dan harga terbaru.

Baca Juga : Ada Efisiensi Gaji Rp 72,9 Miliar, APBD 2021 Kabupaten Malang Disetujui

Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan, Perwal NJOP dibuat untuk menyesuaikan dengan harga tanah saat ini. Sehingga diharapkan lebih banyak lagi potensi pendapatan yang bisa diraih.  

"Akan dibuatkan Perwal, supaya tidak jauh dari harga pasar. Sekarang kan harganya jauh berbeda dengan harga pasaran," katanya.

Beberapa kawasan yang perlu ada penyesuaian NJOP itu menurutnya seperti tanah di kawasan Kecamatan Kedungkandang, tepatnya di kawasan Jl Ki Ageng Gribig. Harga NJOP tanah di kawasan tersebut berkisaran di angka Rp 200 ribu per meter persegi.

Sedangkan harga pasar di kawasan tersebut, menurut data perangkat wilayah Kedungkandang kini sudah mencapai Rp 2,5 juta hingga Rp 5 juta. Utamanya kawasan tanah yang berada dekat dengan exit Tol Pandaan-Malang di Madyopuro.

Selain itu, kawasan Perumahan Ciputra Buring nilai jual sudah Rp 6 juta per meter persegi. Sedangkan NJOP di kawasan tersebut masih sebesar Rp 200 ribu saja. Sehingga itu yang akan dievaluasi kembali oleh Pemerintah Kota Malang.

"Pemetaan kawasan akan dilakukan dan akan disusun dengan Perwal NJOP tahun depan," tambahnya.

Baca Juga : Bisa Tangkap Basah Pelaku Perusakan Sarpras Lalu Lintas, Bakal Dapat Reward dari Dishub Kota Malang

Sementara itu, Ketua Komisi B, Trio Agus Purwono menyampaikan, langkah Pemkot Malang menaikkan NJOP sangatlah tepat. Karena perlu ada kajian lebih mendetail untuk melakukan penghitungan mengenai besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sesuai berdasarkan NJOP terkini.

"Memang PBB perlu memperhatikan kelas lahannya," tambahnya.

Seperti lahan pertanian misalnya, agar tidak sama dengan lahan di sektor bisnis dan perumahan. Termasuk yang digunakan untuk kegiatan sosial. Sehingga penyesuaian NJOP itu harus sesuai amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Di mana salah satunya menyebutkan jika memang perlu ada penyesuaian untuk dilakukan tiap tiga tahun sekali.