Ali Mochtar Ngabalin (Foto:  Alinea.ID)
Ali Mochtar Ngabalin (Foto: Alinea.ID)

MALANGTIMES - Kabar ditangkapnya Menteri KKP Edhy Prabowo hingga kini masih menjadi sorotan.  Edhy ditangkap oleh tim KPK yang dipimpin Novel Baswedan pada Rabu (25/11/2020) pukul 01.23 WIB.  

Ia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta setelah tiba dari Amerika Serikat (AS) atas dugaan kasus korupsi ekspor benih lobster. Selain Edhy dan istrinya Iis Rosita Dewi, KPK juga menangkap beberapa orang.  

Baca Juga : Bukan "Mama Minta Pulsa", di Tulungagung Marak Modus Kades Minta Pulsa

Dari informasi yang beredar salah satunya ialah staf ahli kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin. Namun, dikabarkan jika politisi Gokar itu dilepas.  

Kabar ini pun dikonfirmasi oleh Kantor Staf Presiden (KSP).  Tenaga Ahli Utama KSP Ade Irfan Pulungan mengatakan jika Ngabalin tidak ikut ditangkap oleh KPK.  

Ia menjelaskan jika Ngabalin memang ikut dalam rombongan Edhy Prabowo ke Amerika Serikat, tapi tidak terlibat dalam dugaan kasus yang menjerat Menteri KKP itu. "Ikut dalam rombongan perjalanan dari Amerika, tapi tidak ikut dibawa ke KPK," kata Irfan.

Irfan juga mengatakan jika Ngabalin langsung bertandang ke rumahnya untuk beristirahat.  "Barusan saya cek, Bang Ali lagi istirahat di rumahnya," ujar Irfan.

Sebelum penangkapan, tim KPK ternyata sudah melakukan penyelidikan selama dua bulan.  Dikatakan oleh sumber internal Bidang Penindakan KPK, tim telah beberapa kali melakukan pemantauan atas keberadaan Edhy.  

Baca Juga : Viral Aksi Kasar terhadap Nenek-nenek, Polisi Cari Wanita Bertopi dalam Video

Penangkapan Edhy ini dilakukan setelah melalui proses pemantauan atas komunikasinya dengan beberapa pihak. Hingga akhirnya penyelidikan dilakukan setelah hasil telaah dan analisa oleh tim Direktorat Pengaduan masyarakat (Dumas) memperoleh informasi dari masyarakat.  

"Penyelidikan kasus yang terkait dengan ekspor benih lobster atau benur ini sudah sekitar dua bulan. Sebelumnya KPK sudah terima pengaduan dari masyarakat," kata sumber internal Bidang Penindakan KPK.