Suasana Rapat Paripurna Di Kantor DPRD Kota Malang. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Suasana Rapat Paripurna Di Kantor DPRD Kota Malang. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Malang tahun 2021 terus digodok legislatif.

Dari total 36 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diajukan ke Provinsi Jawa Timur, ada 34 yang telah disetujui. Secara materi, ke 34 Ranperda itu dinilai telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke pembahasan tahap Pengambilan Keputusan DPRD.

Baca Juga : Kembangkan Wilayah Timur, Pemkot Malang Maksimalkan Peran Masyarakat

 

Dari jumlah tersebut, 5 di antaranya merupakan usulan Ranperda Inisiatif yang diajukan oleh DPRD Kota Malang. Yang mana, tiga telah disetujui dan masuk ke Propemperda, dan dua lainnya tidak disetujui Pemprov Jatim.

Hal tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Propemperda Kota Malang tahun 2021, Kamis (19/11/2020).

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menyatakan dua Propemperda yang tak disetujui Pemprov tersebut yakni Arema Day, kemudian Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis.

Made menyebut, ada beberapa alasan yang menjadikan keduanya tidak mendapat persetujuan provinsi. 

"Arema Day itu tidak diperbolehkan karena kaitannya dengan yayasan atau milik swasta. Kemudian satu lagi terkait Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis ini tidak boleh karena kewenangan pusat," terangnya.

Sementara, tiga usulan Perda Inisiatif yang disetujui yakni terkait Fasilitasi Penyelengggaraan Pesantren, Pemajuan Kebudayaan Daerah, serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR).

Dari tiga usulan inisiatif legislatif yang disetujui, lanjutnya, Ranperda terkait CSR menjadi salah satu yang diprioritaskan. Menurutnya, jika menjadi Perda maka sistem pelaksanaan CSR akan lebih tertata.

Baca Juga : 213 Pejabat Dimutasi, Direktur RSUD Kota Malang Digeser

"Kenapa kita ingin memperdakan CSR, supaya jelas. CSR ini nanti penggunaannya gimana, pintunya masuk lewat siapa itu harus jelas. Itu yang kita inginkan aturan-aturannya. Nah nanti kajian-kajian ini tentu DPRD akan melibatkan banyak pihak," jelasnya.

Senada, Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan perihal CSR menjadi salah satu yang diharapkan proses pembahasannya dipercepat. Sehingga mekanisme pengaturan dan pelaksanaan sistemnya akan bisa dijalankan sesuai regulasi yang ada.

"Semua penting (34 Propemperda), saya minta kalau yang inisiatif dari DPRD ini masalah CSR. Penting, dan ini segera. Karena selama ini dari DPRD menyoroti banyak CSR masuk, kalau ada perdanya enak. Mekanismenya, modelnya, lalu inisiatornya juga bagaimana," ungkapnya.

Di samping itu, prioritas lainnya yang bakal dikebut untuk segera disahkan menjadi Perda yaitu berkaitan dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Pengelolaan Sampah.

Ketiganya saat ini tengah dalam tahap finishing, dan jika tak ada kendala direncanakan akan dibahas dalam sidang paripurna pada 9 Desember 2020 mendatang, dan selanjutnya ke tahap evaluasi Gubernur Jawa Timur.