Anggota Komisi XI DPR RI, Ali Ahmad saat menerangkan hasil temuan di lapangan perihal persiapan tahapan Pilkada di Kabupaten Malang (Foto : Dokumen MalangTIMES)
Anggota Komisi XI DPR RI, Ali Ahmad saat menerangkan hasil temuan di lapangan perihal persiapan tahapan Pilkada di Kabupaten Malang (Foto : Dokumen MalangTIMES)

MALANGTIMES - Ternyata masih ada sebagian masyarakat di Kabupaten Malang yang belum mengetahui adanya agenda Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Pernyataan itu ditegaskan langsung oleh Anggota Komisi XI DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) Ali Ahmad, usai melakukan evaluasi dari hasil sidak di KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Malang.

”Itu (yang belum tahu ada Pilkada, red) banyak sekali, karena ruang kosong ini banyak sekali yang belum tersentuh oleh sosialisasi,” ungkap politisi yang akrab disapa Gus Ali ini.

Baca Juga : Jelang Pilkada, ini Hasil Sidak yang Dilakukan Anggota DPR RI di KPU Kabupaten Malang

Sehari setelah melakukan sidak di KPU Kabupaten Malang pada Selasa (17/11/2020), Gus Ali mengaku sudah terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pemetaan ruang kosong tersebut. Hasilnya, memang masih ada beberapa warga di wilayah di Kabupaten Malang yang belum paham jika ada “hajatan” Pilkada.

”Banyak yang belum tahu (soal Pilkada, red), yang saya jumpai memang ada sekitar 2, 3, 4, 5 daerah. Kebanyakan itu di wilayah pelosok, ada di daerah Ngantang dan Kasembon, itu yang saya tahu,” ungkapnya.

Lantaran waktu pencoblosan yang bakal diselenggarakan pada 9 Desember 2020 alias hanya tersisa 3 minggu, membuat salah satu politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengimbau kepada KPU Kabupaten Malang, agar segera melakukan sosialisasi.

”Maka dari itu harus segera dilakukan edukasinya, dari hasil koordinasi yang disampaikan oleh komisioner KPU (Kabupaten Malang) sudah bagus. Ke depan sisa waktu sekitar 3 minggu ini, akan ada pertemuan tatap muka. Jadi untuk sosialisasi kepada masyarakat agar paham soal Pilkada,” ungkapnya.

Gus Ali memastikan, jika pertemuan tatap muka tersebut bakal dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. ”Akan sosialisasi tatap muka, baik itu terhadap pedagang kaki kima, di pasar dan, di areal tertentu yang mana di situ belum pernah tahu bahwasanya akan ada Pilkada,” tururnya.

Selain menggelar sosialisasi tatap muka, Gus Ali juga mengarahkan KPU Kabupaten Malang, agar memberikan selebaran khusus yang menjelaskan soal mekanisme tahapan Pilkada. Terutama saat pencoblosan pada 9 Desember 2020 mendatang.

”Di tengah pandemi memang harus cari edukasi, pertama yang akan dilakukan adalah tatap muka. Kedua nanti pada saat pemberian undangan kepada semua masyarakat itu, akan diberi semacam pamflet atau gambar 3 paslon,” ucapnya.

Baca Juga : Cabup Lathifah Shohib Diterpa Kampanye Hitam Sentimen Perempuan

Selain memampang gambar 3 paslon sebagai wujud sosialisasi, dalam pamflet yang akan diserahkan kepada masyarakat saat pemberian undangan pencoblosan tersebut, juga akan tertulis beragam informasi tambahan. Yakni meliputi tahapan Pilkada, mekanisme dan jadwal pencoblosan.

”Bahwasannya disitu (pamflet) akan ada keterangan mengenai tanggal pelaksanaan, calonnya ada berapa, semua informasi Pilkada ada disitu. Ini yang lebih mengena, jadi semua surat undangan akan dikasih imbauan atau pamflet seperti itu, ini yang paling penting,” ujarnya.

Terpisah, Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika, mengaku siap menjalankan atensi dari DPR RI tersebut.

Menurutnya, sejak bulan Oktober 2020 lalu, KPU Kabupaten Malang sudah aktif mengelar sosialisasi tatap muka. Namun demikian, pihaknya bakal terus mengoptimalkan sosialisasi terkait tahapan Pilkada kepada masyarakat Kabupaten Malang. ”Beberapa upaya sudah kami lakukan, sosialisasi tatap muka disemua tingkatan sampai sekarang juga masih dijalankan,” ucapnya saat dikonfirmasi Rabu (18/11/2020) malam.

Selain masif melakukan sosialisasi tatap muka, KPU Kabupaten Malang juga mempersiapkan brosur sosialisasi seperti yang telah dianjurkan oleh DPR RI. ”Untuk brosurnya akan kami lampirkan saat pembagian undangan (pencoblosan, red), agendanya mulai 30 November (2020) sampai dengan 8 Desember,” tukasnya.