Anggota Komisi XI DPR RI Ali Ahmad (paling kanan, batik cokelat) saat melakukan sidak di KPU Kabupaten Malang. (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)
Anggota Komisi XI DPR RI Ali Ahmad (paling kanan, batik cokelat) saat melakukan sidak di KPU Kabupaten Malang. (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)

MALANGTIMES - Anggota Komisi XI DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) Ali Ahmad melakukan sidak di KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Malang, Selasa (17/11/2020).

Ditemui di sela-sela agenda, politisi yang akrab disapa Gus Ali ini mengaku agenda sidak kali ini bertujuan untuk memantau kesiapan penyelenggara Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Kabupaten Malang.

Baca Juga : Sediakan Outlet, Paslon SanDi Bakal Berikan Pelatihan kepada Purna TKI

”Iya, sifatnya ini kami sidak kepada penyelenggara (KPU Kabupaten Malang) karena di Kabupaten Malang tahun ini agendanya adalah melaksanakan pilkada. Oleh karena itu, kami melakukan sidak ini untuk memantau tentang kesiapannya, baik itu teknis maupun tentang tahapan sosialisasi sampai di mana karena ini kan ditengah pandemi (covid-19),” ungkapnya.

Sekadar diketahui, kedatangan Komisi XI DPR RI ini juga turut disambut oleh beberapa komisioner KPU Kabupaten Malang. Di antaranya Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini hingga Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Malang Marhaendra Pramudya Mahardika.

”Jadi, setelah kami tanya kepada divisi sosialisasi Pak Dika (sapaan Mahardika, red), sekarang ini surat suara sudah clear semua dan  APK sudah clear semua,” ungkap Gus Ali.

Selain memastikan soal tahapan penyelenggaraan pilkada, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga memantau serapan anggaran yang sudah digelontorkan kepada KPU Kabupaten Malang.

”Tidak ada (pelanggaran, red). Jadi, KPU (Kabupaten Malang) sudah fair play semua. Jadi, mulai dari transparansi baik itu di tingkat sosialisasi, anggaran, dan semuanya sangat fair play,” terangnya.

Dikatakan fair play tersebut dikarenakan dari hasil sidak hari ini (Selasa 17/11/2020), DPR tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran. Baik dari tahapan penyelenggaraa  hingga pemanfaatan anggarannya. Termasuk anggaran yang digelontorkan untuk menerapkan protokol covid-19.

Baca Juga : Tingkatkan Mobilitas, Paslon SanDi Bakal Gencar Bangun Jembatan Penghubung

”Karena saya tanya anggarannya dari Pemkab  (Pemerintah Kabupaten) Rp 85 miliar. Kemudian dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Rp 49 miliar. Jadi itu ada dua sumber, yang mana harapan kami adalah benar-benar dilaksanakan. Termasuk protokol covid-19 itu harus dijalankan, karena ini sudah ada anggaran tersendiri,” ujarnya.

Terakhir, Gus Ali berpesan kepada KPU Kabupaten Malang, untuk mempertimbangkan beberapa persiapan secara matang agar pilkada serentak khususnya di Kabupaten Malang ini bisa berjalan dengan lancar.

”Secara langsung sudah saya lihat, semuanya sudah berjalan. Baik itu dari divisi teknis juga sudah dipersiapkan dengan matang,” pungkasnya.