Lindungi Warga, Pemkab Malang Jalin Kerja Sama dengan Perbankan dan OJK

Nov 09, 2020 21:30
Pjs Bupati Malang, Sjaichul Ghulam saat memberikan sambutan dalam perhelatan Bulan Inklusi Keuangan tahun 2020, Senin (9/11/2020). (Foto: Dok. JatimTimes)
Pjs Bupati Malang, Sjaichul Ghulam saat memberikan sambutan dalam perhelatan Bulan Inklusi Keuangan tahun 2020, Senin (9/11/2020). (Foto: Dok. JatimTimes)

MALANGTIMES - Dalam memperingati Bulan Inklusi Keuangan (BIK) tahun 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menjalin kerja sama berupa MoU (Memorandum of Understanding) dengan pihak perbankan serta OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang ada di Malang. 

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan strategi keuangan dengan restrukturisasi yang telah ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 1 September 2016  melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Inklusi Nasional.  

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Malang, Sjaichul Ghulam mengatakan dalam sambutannya bahwa salah satu syarat dari keberhasilan negara adalah terciptanya sistem keuangan yang dapat menyejahterakan masyarakat. 

"Sehingga menjadikan sektor jasa keuangan sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat. Seperti inklusi keuangan, inklusi pengeluaran dan perlindungan konsumen," ungkapnya saat memberikan sambutan di salah satu hotel di Kota Malang, Senin (9/11/2020). 

Berdasarkan hasil data survei yang ada, persentase inklusi keuangan di masyarakat Kabupaten Malang sebanyak 59,74 persen. Di mana pada hasil tersebut, penggunaan jasa oleh masyarakat masih didominasi oleh sektor keuangan dan keberagaman penggunaan konsep keuangan. 

Ghulam juga menuturkan bahwa terkhusus untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Malang agar lebih bersedia untuk menerima pengetahuan tentang inklusi keuangan. "Diharapkan dengan digelarnya inklusi keuangan hari ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat Kabupaten Malang dalam pemanfaatan sistem lembaga keuangan," terangnya. 

Selain itu, Ghulam pun memberikan contoh terkait pemanfaatan sistem lembaga keuangan seperti dibukanya peluang kredit produktif. Hal ini menurut Ghulam akan sangat membantu masyarakat untuk lebih berinovasi mengembangkan potensi yang ada melalui berwirausaha. 

Terlebih lagi dengan adanya peluang tersebut, masyarakat juga dapat membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat lain. Di mana situasi dan kondisi saat ini, masih di bayang-bayangi oleh pandemi Covid-19. "Inklusi keuangan akan semakin berkembang di masyarakat melalui program satukan akses keuangan inklusi untuk Indonesia maju," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala OJK Malang, Sugiarta Kasmuri juga mengatakan bahwa inklusi keuangan berperan sebagai pendorong ekonomi nasional bagi para pelaku usaha dan masyarakat yang jika dilihat dalam kondisi geografisnya sulit untuk dijangkau. "Saat ini posisi Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat inklusi sebanyak 87,96 persen," sebutnya. 

Selain itu, Sugiarta juga menambahkan bahwa persentase inklusi yang cukup tinggi didukung dengan rendahnya tingkat minat masyarakat pada literasi terkait pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap lembaga keuangan dan produk formal. "Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang lembaga keuangan sebesar 48,9 persen," terangnya. 

Sugiarta pun juga berharap dengan diadakannya kegiatan Bulan Inklusi Keuangan tahun 2020, diharapkan agar seluruh lembaga keuangan untuk mengkampanyekan budaya menabung di bank dengan membuka rekening. "Selain itu juga mendorong aktivitas UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah, red), meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengetahuan keuangan," bebernya. 

Dengan tingginya pengetahuan masyarakat terkait inklusi keuangan, dikatakan Sugiarta bahwa akan menjadi salah satu jembatan menuju pintu kesejahteraan masyarakat dan seluruh pihak yang saling berkaitan.

Topik
Pemkab MalangOJK Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru