Ilustrasi (Istimewa).
Ilustrasi (Istimewa).

MALANGTIMES - Ribuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Malang tercatat telah mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) melalui program Banpres (Bantuan Presiden) Produktif Usaha Mikro. Program itu tampaknya bukan hanya membantu menyuntikkan usaha bagi pelaku UMKM, melainkan juga meningkatkan kesadaran pelaku UMKM untuk mengurus legalitas usaha mereka.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang Wahyu Setianto menyebut, pasca-penyaluran bantuan tersebut, jumlah UMKM yang mengurus izin usaha semakin bertambah. Hal itu sebagaimana laporan dan data UMKM berizin yang ditangani Diskopindag. "Jumlahnya sampai ribuan dan memang meningkat lebih dari 50 persen dibandingkan tahun lalu," katanya.

Baca Juga : 2021 Masih Konsentrasi Penanganan Covid-19, Kota Malang Siapkan BTT Rp 71 Miliar

Kondisi itu, menurut Wahyu, menjadi catatan positif. Sebab, meskipun mengurus izin usaha gratis, selama ini masyarakat atau pelaku UMKM masih enggan mengurus izin usaha mereka. Adanya program BLT tersebut ternyata cukup berpengaruh bagi pelaku UMKM di Kota Pendidikan ini untuk mengurus izin usahanya.

Terlebih, sebelumnya izin usaha juga menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan BLT tersebut. Kini, dengan semakin banyaknya pelaku UMKM yang telah mengantongi izin usaha, maka akan banyak pula UMKM yang berkesempatan mendapatkan keuntungan. Di antaranya mereka akan mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha. 

Bukan hanya itu. Mereka yang telah memiliki izin usaha juga akan lebih mudah mendapatkan bantuan serta pendampingan dari pemerintah untuk meningkatkan usaha mereka masing-masing.

Selain itu, pelaku UMKM yang mengantongi izin usaha akan dipermudah dalam mengakses pembiayaan di lembaga keuangan seperti perbankan maupun non-perbankan. Termasuk keuntungan lainnya adalah mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

Sebelumnya, Wali Kota Malang Sutiaji mengaskan bahwa Pemerintah Kota Malang akan menggunakan jasa pelaku UMKM di Kota Malang untuk memenuhi kebutuhan belanja makan dan minum. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah UMKM memiliki izin usaha.

Baca Juga : Jatim Bejo, Pemprov Jatim Optimalkan Peran UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Toko Daring

Sutiaji berharap, program tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat dan para pelaku UMKM. Apalagi,  katalog lokal akan segera diterbitkan untuk bisa melibatkan langsung para pelaku UMKM di Kota Malang. "Karena dari dulu kami menginginkan agar masyarakat juga terlibat dalam proses lelang, utamanya mamin yang memang anggarannya cukup besar," katanya.

Selain katalog lokal, saat ini Pemkot Malang bersiap dengan program Aplikasi Bela Pengadaan. Aplikasi yang digelontorkan dari pemerintah pusat itu membuka kesempatan bagi pelaku UMKM untuk turut serta melakukan lelang secara terbuka dengan maksimal pembelajaran Rp 50 juta.