Massa aksi tolak Omnibus Law di kompleks Gedung DPRD Kota Malang (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Massa aksi tolak Omnibus Law di kompleks Gedung DPRD Kota Malang (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Massa aksi tolak Omnibus Law menggelar teatrikal di halaman Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (20/10/2020). Sandiwara itu menjadi salah satu bentuk kritik yang diberikan selama proses penetapan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Aksi teatrikal pun dibuat seolah tengah melakukan sidang paripurna. Setiap perwakilan massa diminta untuk maju seolah menjadi perwakilan rakyat. Mulai dari perwakilan petani, perwakilan perempuan, hingga perwakilan pelajar. Satu persatu dari mereka menyampaikan pendapatnya. "Apakah semua fraksi hadir?," kata perwakilan massa yang berperan sebagai wakil DPR.

Baca Juga : Polisi Sudah Pasang Kawat Berduri di Gedung DPRD hingga Balai Kota

 

Aksi kemudian dilanjutkan oleh seorang perwakilan massa yang berperan sebagai Ketua DPR RI. Perempuan yang berperan sebagai Ketua DPR RI itupun membuka percakapan yang sontak membuat seluruh massa aksi bersorak. "Baiklah, mik (Mikrofon,Red) dari segala fraksi tidak akan saya matikan," katanya disambut meriah massa yang menggelar aksi.

Teatrikal pun berlangsung dengan beberapa perwakilan yang menyuarakan suaranya. Salah satunya perwakilan perempuan yang menegaskan untuk menolak RUU Omnibus Law untuk ditetapkan. Karena UU Cipta Kerja tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat, terutama kalangan buruh.

"Mari kita sama-sama tolak Omnibus Law. Kami menolak dan tidak menerima karena tidak ada keadilan yang kami terima," teriak salah satu massa yang berorasi melalui tater dan berperan menjadi perwakilan perempuan.

"Kami DPR yang tidak tahu suara mana yang saya wakili. Kami sepakat Omnibus Law adalah perbudakan dan mengayakan DPR yang tidak manusiawi," teriak yang lain.

Di akhir penutupan, massa yang berperan sebagai Ketua DPR itupun menyampaikan jika UU Omnibus Law telah dicabut dan tidak lagi dilanjutkan. Keputusan yang disampaikan dalam teatrikal itu langsung disambut sorak sorai oleh seluruh massa aksi.

Sementara itu, usai menyampaikan orasi dan melakukan kritik melalui teatrikal, ribuan massa yang merupakan aliansi mahasiswa dan buruh se-Malang Raya yang tergabung dalam Aliansi Malang Melawan itu mengakhiri aksi dengan tertib dan damai.

Baca Juga : Titik Kumpul Pendemo di Kota Malang Masih Sepi

 

Massa kemudian membubarkan diri masing-masing dan meninggalkan kawasan Balai Kota dan DPRD Kota Malang. Salah satu koordinator lapangan aksi pun menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh massa yang mengikuti aksi dengan tertib dan damai.

"Terima kasih untuk aksi yang dilakukan secara damai. Kami akan komitmen terus menolak Omnibus Law. Terima kasih juga kepada para aparat keamanan karena mengawal aksi kami dan memberikan kami ruang untuk berbicara," terangnya.

"Kami melakukan aksi damai dan tetap menolak UU Omnibus Law," tambah Koordinator Lapangan yang lain.

Sama seperti aksi yang digelar pada Kamis (8/10/2020) lalu, massa menuntut pembatalan UU Cipta Kerja. Karena undang-undang yang baru saja disahkan itu dinilai sangat menindas masyarakat. Berbagai penolakan terhadap UU Cipta Kerja itupun masih terus bergulir hingga saat ini. Masyarakat yang menolak terus mendesak agar Omnibus Law Cipta Kerja tersebut dibatalkan.