Suasana jual beli di Pasar Besa Kota Batu. (Foto: Irsya Richa/MalangTIMES)
Suasana jual beli di Pasar Besa Kota Batu. (Foto: Irsya Richa/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Kota Batu menolak adanya relokasi dan Detailed Engineering Design (DED) revitalisasi Pasar Besar Kota Batu yang terpampang jelas dalam selebaran kertas di beberapa sudut Pasar. 

Menurut Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko masih belum ada komunikasi terkait hal tersebut.

Baca Juga : Ribuan Mahasiswa Akan Datangi Istana Lagi, Tolak UU Cipta Kerja Tepat Setahun Jokowi Menjabat

 

“Menolak apa enggaknya itu masih belum ada komunikasi dengan saya,” ucapnya, Senin (19/10/2020). 

Ia menambahkan, jika Pemkot Batu berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada pedagang Pasar Besar Kota Batu.

“Pemkot Batu tidak akan memberikan yang jelek kepada pedagang. Pastinya akan memberikan yang terbaik untuk revitalisasi Pasar Besar Kota Batu,” imbuh politisi PDI P ini.

Menurutnya, Pemkot Batu tidak akan memberikan sesuatu hal yang buruk kepada masyarakatnya. Terlebih revitalisasi Pasar Besar Kota Batu merupakan proyek terbesar dalam masa kepemimpinannya. Sebab sebagai kota wisata, Dewanti menginginkan pasar tersebut bisa disinggahi oleh wisatawan dari berbagai daerah.

“Pasar Besar Kota Batu ini merupakan proyek terbesar dalam kepemimpinan saya dan pak Punjul. Tentunya akan memberikan yang terbaik supaya wisatawan juga datang ke Pasar Besar Kota Batu,” jelasnya.

Sedang penolakan itu terjadi lantaran ada beberapa point aspirasi dari HPP yang dirasa masih belum dipenuhi. Padahal aspirasi-aspirasi HPP Kota Batu merupakan keputusan dari hearing bersama Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko juga DPRD Kota Batu beberapa saat lalu secara terbatas.

Wakil Ketua HPP Kota Batu, Johan Bambang Irawan, mengatakan, point-poin aspirasi itu mulai dari jumlah data keseluruhan pedagang ditambah PKL resmi bagian dalam sejumlah 2.155.

“Dan aspirasi kami yang lain adalah jumlah SK tetap tanpa ada pengurangan dan penambahan jumlah los, toko dan kios. Posisi dan komoditi tetap, yang pasti anggaran harus murni Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di masa sekarang,” ucapnya.

Beberapa poin lainnya, seperti investasi pedagang berupa SK kepemilikan harus diprioritaskan. Point lainnya HPP dan Pemkot sepakat tidak memasukkan pedagang dari pihak luar HPP dan DPRD sepakat menolak relokasi sebelum ada kejelasan dokumen anggaran secara hukum dari kementerian yang bersangkutan.

Baca Juga : Sederhana dan Khidmat, Pagelaran Wayang Kulit Virtual ‘Asmara Bumi’ Warnai HUT Kota Batu

 

Lalu DED yang final harus ada kesepakatan dengan pedagang semua unit yang didampingi oleh HPP serta menolak jika ada keputusan sepihak terkait DED. Selain itu HPP dapat menerima opsi pembangunan yang dirancang oleh pemerintah dengan catatan dilakukan pada saat yang tepat berkaitan dengan pandemi Covid-19.

Poin lainnya pedagang kaki lima pagi bisa ditempatkan tempat tersendiri dan terpisah dan pedagang yang ber-SK dengan tetap memperhatikan jam operasional yang berlaku. Juga terkait DED HPP belum mengambil keputusan untuk pilihan desain yang diajukan karena dirasa masih banyak aspirasi dan keinginan pedagang yang belum tertuang dalam DED.

“Dan kami tidak akan membahas relokasi sebelum ada hitam di atas putih sebagai bukti valid bahwa dokumen itu menunjukkan kebenaran dana APBN tersebut,” imbuh Johan.

Terkait dengan penolakan yang tertuang dari selebaran itu, HPP Kota Batu juga telah melayangkan surat kepada DPRD kota Batu untuk melakukan hearing kembali. 

“Dan kami juga telah melayangkan surat pengajuan hearing ke DPRD kota Batu, cuman masih belum dijadwalkan,” tutupnya.