Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni ketika ditemui awak media di Mapolres Malang, Jumat (16/10/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni ketika ditemui awak media di Mapolres Malang, Jumat (16/10/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)

MALANGTIMES - Sejak disahkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 dalam Rapat Paripurna DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI, gelombang aksi dari berbagai elemen masyarakat banyak dilakukan. Aksi demo itu untuk menolak dan menuntut dicabutnya UU Cipta Kerja. 

Puncaknya terjadi aksi demonstrasi besar-besaran pada tanggal 8 Oktober 2020. Di mana wilayah Malang Raya yang terpusat di depan Gedung DPRD Kota Malang juga menjadi titik pusat aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja. 

Baca Juga : Akan Susun Regulasi Baru Turunan UU Cipta Kerja, Ini Poin yang Disoroti Pemkot Malang

Penyampaian aspirasi dalam aksi demonstrasi dari gabungan elemen kelompok mahasiswa, kelompok buruh dan masyarakat umum yang membaur menjadi satu. Akhirnya terjadi kericuhan, hingga menyebabkan demonstran luka-kuka dan beberapa fasilitas umum rusak. Selain itu beberapa kendaraan roda empat dan roda dua rusak serta hangus terbakar. 

Menanggapi aksi-aksi yang terjadi di daerah termasuk di Kota Malang tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, mengatakan, bahwa hal tersebut muncul karena terdapat perbedaan pendapat. 

"Ini mungkin punya pemikiran yang berbeda-beda, ini lah demokrasi. Tapi omnibus law bagian dari hal undang-undang yang untuk kepentingan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia, red) sebenarnya," ungkapnya ketika ditemui awak media usai berkunjung ke Mapolres Malang, Jumat (16/10/2020). 

Sahroni melanjutkan, disahkannya UU Cipta Kerja sebenarnya untuk kepentingan NKRI. Akan tetapi, banyak pihak yang mengartikan bahwa adanya UU ini malah merugikan buruh. 

"Sedangkan Undang-Undang ini dasar dari pada tambahan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ssupaya buruh punya catatan yang lebih kuat dan lebih pasti," ucap politisi Partai NasDem ini. 

Pria yang juga dikenal sebagai "Crazy Rich Tanjung Priok" ini juga menambahkan, kalau buruh tidak punya ladang pekerjaan, semisal terdapat orang yang berkeinginan untuk investasi besar buruh akan sedikit. 

"Istilah kata orang mau berinvestasi besar, maka buruh akan sedikit. Kita pingin penanganan pemikiran untuk NKRI diutamain," ujarnya. 

Sahroni yang juga gemar mengkoleksi mobil mewah ini juga berharap jangan sampai banyak masyarakat yang terprovokasi atas penolakan UU Cipta Kerja. 

"Akhirnya nanti tumpang tindih atau salah informasi. Akhirnya orang memikirkan ini untuk kepentingan sekelompok orang," terangnya. 

Dirinya menambahkan, bahwa ternyata membangun Omnibus Law merupakan bagian untuk NKRI yang membuat lapangan pekerjaan lebih banyak.  

Baca Juga : DPR RI Resmi Serahkan Naskah ke Setneg, UU Cipta Kerja Meluncur ke Meja Presiden

Ketika disinggung mengenai mengapa tidak ada sosialisasi mengenai UU Cipta Kerja sebelum disahkan, Sahroni mengatakan, bahwa jika akan disosialisasikan tidak mungkin dalam tahapan secepat itu. 

Disampaikannya juga, bahwa perumusan UU Cipta Kerja ini juga melibatkan beberapa pihak. Salah satunya, Sahroni menyebut bahwa KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) juga ikut serta dalam perumusan UU ini. 

"Semua pihak diikutsertakan. Sekalipun KSPI dilibatkan dalam permasalahan yang ada. Tapi mungkin ada orang yang tidak puas dengan hasil yang di putuskan oleh paripurna yang kemarin," jelasnya. 

Dirinya pun lebih menyarankan jika terdapat masyarakat yang tidak puas dengan hasil putusan UU Cipta Kerja, dipersilahkan untuk melakukan Judicial Review. "Tapi dengan jalur yang tidak puas ini, silahkan untuk melakukan melalui Judicial Review," ujarnya. 

Sementara itu, dikatakan Sahroni, bahwa sebagai upaya pencegahan disinformasi, pihak DPR RI serta pemerintah telah menyampaikan dengan penyebaran lembaran RUU Cipta Kerja. 

"Sebenarnya informasi yang dari pemerintah, dari DPR sudah disampaikan. Dari penyebaran lembaran yang pertama 905 halaman menjadi 1.083 dan akhirnya DPR memutuskan 812 halaman," bebernya. 

Terkait berubah-ubahnya jumlah halaman pada UU Cipta Kerja, Sahroni mengatakan, bahwa hal itu dapat disebabkan drafting dalam mekanisme yang ada berkurang.

"Akhirnya berkuranglah lembaran itu. Tapi tidak mengurangi isi," pungkasnya.