Plt Ketua DPRD Kabupaten Malang, Sodikul Amin saat mengkritisi capaian Pemkab Malang selama 5 tahun pemerintahan (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)
Plt Ketua DPRD Kabupaten Malang, Sodikul Amin saat mengkritisi capaian Pemkab Malang selama 5 tahun pemerintahan (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)

MALANGTIMES - DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Malang menyoroti sejumlah proyek yang belum terwujud. Di antaranya proyek pembangunan Alun-Alun, seta sejumlah megaproyek infrastruktur lainnya. Padahal, saat ini sudah menjelang detik-detik akhir RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), mega proyek yang sudah dicanangkan tersebut belum juga terealisasi.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Plt (Pelaksana tugas) Ketua DPRD Kabupaten Malang, Sodikul Amin, saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Malang, Kamis (15/10/2020).

Baca Juga : Lewat Workshop Recovery Ekonomi, Diskoperindag Kota Malang Dampingi Pelaku IKM Hadapi Masa Sulit

”Tinggal alun-alun saja kita yang belum terselesaikan, alun-alun dan infrastruktur pendukungnya,” tegas salah satu Politisi dari Partai NasDem ini, saat menanggapi capaian Pemkab Malang menjelang berakhirnya RPJMD pada awal tahun 2021 mendatang.

Infrastruktur dan pembangunan yang belum rampung tersebut, dijelaskan Amin, meliputi pembangunan jalan tembus hingga Kepanjen Convention Center (KCC). ”Termasuk itu (pembangunan KCC, red) yang belum (terealisasi),” ungkap Amin.

Meski belum ealisasi sepenuhnya, namun dari tinjauan Dewan, Pemkab Malang sudah mulai melakukan beberapa langkah kongkret guna merealisasi mega proyek di Kabupaten Malang, yang sampai kini belum juga terealisasi tersebut. ”Belum, tapi sudah ada langkah-langkah untuk menuju kesana. Tapi belum terealisasi sepenuhnya,” tutur Amin.

Alhasil, guna merealisasikan megaproyek yang sudah digembar-gemborkan tersebut, kemungkinan besar akan dianggarkan ulang pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pada 2021 mendatang. ”Ya nanti kita upayakan untuk dianggarkan, karena nanti itu bagian dari program yang sudah diwajibkan. Alun-alun itukan harus punya kita,” ucap Amin.

Pihaknya beranggapan, jika adanya penganggaran ulang dalam APBD Kabupaten Malang itu, lantaran keberadaan alun-alun dianggap sebagai salah satu pembangunan yang harus ada disuatu wilayah pemerintahan. ”Pada saat alun-alun tidak bisa realisasi, ya saya rasa tidak elok nantinya. Masa kita ada di pemerintahan, tapi kita tidak segerakan,” sambung Amin.

Selain dianggap tidak elok, Amin juga beranggapan jika alun-alun tidak bisa terealisasi maka bisa berdampak pada pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Malang. ”Nantinya dengan tidak adanya alun-alun, maka untuk pendapatan per kapita juga akan berdampak,” pungkasnya.

Baca Juga : Tarif Masih Rendah, Evaluasi Retribusi Umum Diharapkan Tak Hanya Fokus PAD

Seperti yang sudah disampaikan dalam pemberitaan sebelumnya, rencana pembangunan alun-alun Kepanjen ini sudah berhembus sejak tahun 2017 silam. Di mana, dalam salah satu paket pembangunan alun-alun itu adalah pembangunan jalan tembus. Yakni dari Kedungpedaringan hingga Penarukan, yang diharuskan adanya pembebasan lahan milik warga.

Namun seiring berjalannya waktu, pembebasan lahan sebanyak 57 bidang dengan luas 3,8 hektare tersebut, sempat terkatung-katung.

Hal itulah yang mendasari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, khususnya di bidang Pekerjaan Umum (PU) yang meliputi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) dan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, saat itu tak bisa berbuat banyak.