Asisten Deputi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Kemen PAN-RB Noviana Andrina saat meninjau layanan di Disnaker-PMPTSP Kota Malang dengan didampingi Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang Erik Setyo Santoso. (Pipi A/MalangTIMES)
Asisten Deputi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Kemen PAN-RB Noviana Andrina saat meninjau layanan di Disnaker-PMPTSP Kota Malang dengan didampingi Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang Erik Setyo Santoso. (Pipi A/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Layanan publik Dinas Ketenagakerjaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang dievaluasi langsung oleh Deputi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Evaluasi dilaksanakan pada  Rabu (14/10/2020) hari ini.

Evaluasi dilakukan langsung oleh Asisten Deputi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Kemen PAN-RB Noviana Andrina. Dari evaluasi yang dilakukan itu, Noviana menyebut layanan publik Disnaker-PMPTSP Kota Malang telah memenuhi beberapa indikator yang dibuat.

Baca Juga : Tarif Masih Rendah, Evaluasi Retribusi Umum Diharapkan Tak Hanya Fokus PAD

 

"Banyak indikator kami yang terpenuhi. Dan banyak juga yang perlu ditingkatkan atau perlu diadakan," kata perempuan berhijab itu.

Dengan evaluasi rutin yang dilakukan itu, Noviana berharap layanan publik di Kota Malang dapat lebih ditingkatkan lagi. Dia juga mendorong agar perangkat daerah terkait terus membuat inovasi yang lebih memudahkan proses layanan publik. Salah satunya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang saat ini tengah digarap oleh Disnaker-PMPTSP Kota Malang. 

Melalui MPP itu, diharapkan layanan perizinan dan publik di Kota Malang bisa lebih maksimal dan terintegrasi. Sehingga masyarakat yang mengurus izin akan mendapatkan kenyamanan, kecepatan, dan kemudahan.

"Kami minta bangunan MPP dikawal sejak awal dan harus terintegrasi dengan sistem IT. Sehingga mudah di-tracking tingkat kepuasan masyarakat," ucap Noviana.

 

Noviana juga menyebut Kota Malang sangat siap mendirikan MPP. Sebab, belum lama ini, berkas naskah akademik yang dibuat telah dikirimkan ke Kemen PAN-RB. Sehingga diharapkan MPP bisa segera direalisasikan dalam waktu dekat.

Sementara, Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang Erik Setyo Santoso menambahkan, evaluasi yang diberikan dalam setiap agenda rutin Kemen PAN-RB selalu menjadi pedoman bagi Disnaker-PMPTSP untuk membenahi setiap layanan yang dibuat.

Erik menjelaskan,  evaluasi yang dilakukan itu di antaranya adalah mengenai pelayanan yang baik dari aspek standar hingga sarana dan prasarana yang menyertai di dalamnya. Termasuk di dalamnya adalah survei kepuasan masyarakat degan penambahan parameter setiap tahun. "Dari situ, kami tahu tanggapan dan apa yang perlu diperbaiki," tambahnya.

Lebih jauh Erik menerangkan, evaluasi tahun ini lebih istimewa dibandingkan tahun sebelumnya. Karena selain evaluasi rutin bagi perangkat daerah, Deputi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Kemen PAN-RB juga mendorong untuk segera direalisasikannya MPP.

MPP diharapkan bisa menjadi jawaban atas komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan, baik dalam servis maupun yang paling utama adalah titik lokasi yang strategis dan memberikan akses masyarakat dari segala penjuru Kota Malang.

Baca Juga : Pandemi Covid-19, Kemenpan RB Arahkan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi

 

Saat ini, lanjut Erik, kajian akademik sudah dilakukan, termasuk dokumen pelaksanaan teknis. Selain itu, masih berproses pengajuan anggaran di APBD 2021 dan diikuti penganggarannya.

Mantan kepala Barenlitbang Kota Malang itu menjelaskan, MPP nantinya akan menghadirkan seluruh jenis layanan, baik yang dilakukan pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat. "Semuanya hadir di sana. Ditambahkan layanan dari instansi lain, termasuk aspek perbankan," terang Erik.

Mematangkan MPP terus dikembangkan dan terus dilakukan identifikasi agar tidak ada layanan yang tertinggal. Salah satu evalusi yang diberikan dari Kemen PAN-RB adalah agar MPP tidak hanya menjadi tempat bersama, melainkan juga memiliki proses bisnis yang terintegrasi dari berbagai instansi.

MPP, menurut Erik,  telah didesain untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi pengunjung. Di dalamnya termasuk akan dihadirkan beberapa spot foto yang Instagramable yang tetap mengedepankan sisi Malang. "Kami berkembang dan selalu mengikuti perkembangan serta  jangan tinggalkan gaya khas Malangan," pungkasnya.